Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali menyindir Operasi Tangkap Tangan (OTT) para pelaku tindak pidana korupsi yang kerap kali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Luhut tak ingin Indonesia dikenal dunia internasional sebagai negara yang sering melakukan OTT. Ia mengklaim operasi senyap penegakan hukum tersebut tidak ada di negara-negara maju.

"Sebenarnya kita tak ingin negara kita masuk negara-negara yang OTT," kata Luhut dalam acara Green Port Awarding yang disiarkan di kanal YouTube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rabu (28/12).

Luhut mencontohkan banyak negara-negara maju hampir tak ada orang yang terkena OTT lantaran sistem pencegahan korupsi di negara tersebut sudah bagus.

Menurutnya, OTT dan korupsi terjadi karena sistem memberikan ruang untuk melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, pemerintah bakal mengubah sistem yang bisa menekan pelanggaran korupsi tersebut.

"Ini bangun ekosistem kita bernegara, sehingga negara ini jangan jadi negara drama, karena anda senang lihat orang di OTT-OTT," ujarnya.

Sebelumnya, Luhut bahkan menilai OTT yang dilakukan KPK membuat citra Indonesia menjadi jelek. Ia lantas mendorong penerapan digitalisasi dimasifkan karena transparansi bisa membuat KPK tak perlu lagi melakukan OTT.

Konteks digitalisasi yang dimaksud Luhut adalah digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan. Satu di antaranya integrasi 14 pelabuhan yang sudah menerapkan sistem digital.

Pandangan Luhut mengenai OTT tersebut mendapat sorotan dari sejumlah pihak termasuk aktivis antikorupsi dan pimpinan KPK.

Ketua KPK Firli Bahuri justru meminta jajarannya tidak ragu menindak tegas koruptor, termasuk dengan melakukan OTT. Firli menyebut tugas lembaga antirasuah ke depan akan semakin berat sehingga diperlukan ketegasan dalam penegakan hukum.

"Mengingat tugas-tugas KPK di waktu-waktu yang akan datang akan semakin berat, maka saya juga memerintahkan kepada segenap insan KPK, jangan pernah ada keraguan untuk bertindak tegas melakukan tindakan penegakan hukum bagi pelaku korupsi. Termasuk tindakan tangkap tangan!" ucap Firli.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menilai OTT yang sudah dilakukan KPK berkali-kali tak membuat para calon koruptor kapok.

Alex menilai justru para calon koruptor 'bermain cantik' dengan mengubah pola praktik korupsi dan suap. Ia memandang para calon koruptor sudah memiliki bekal untuk melakukan korupsi yang 'aman' dengan mempelajari taktik KPK.

"Dengan OTT berkali-kali pun tidak membuat para pejabat, para penyelenggara negara, itu menjadi kapok atau menimbulkan deterrence effect," kata Alex.(sumber: cnnindonesia.com)