Beritabali.com,Karangasem. Berdasarkan hasil wawancara tim riset Pilgub Bali kepada pemilih diketahui tingkat literasi politik di Karangasem disimpulkan belum optimal karena hanya sebatas pada partisipasi kotak suara, belum mengetahui dampak jika berpartisipasi dalam Pemilu.  

 

[pilihan-redaksi]
"Dari hasil riset kami, untuk pengetahuan politik masyarakat Karangasem dikategorikan tingkat literasinya belum optimal. Saat ini pengetahuannya tentang pemilu baru hanya sebatas sampai ke kotak suara saja," kata salah satu tim riset Universitas Ngurah Rai, Ida Ayu Putu Sri Widnyani didampingi tim lainnya I Gede Wirata, I Wayan Astawa  dalam Focus Group Discussion, evaluasi pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bali tahun 2018 dan gelar riset tentang Political literacy masyarakat pemilih di Kabupaten Karangasem yang berlangsung di Wantilan Kantor Bupati tersebut, Senin (17/09).

 

Hasil penelitian tersebut menyasar segmen pemilih dari yang pemula, pemilih perempuan, unsur pemerintah dalam hal ini kepala Desa, penyandang disbilitas, pekerja swasta dan perantauan di delapan kecamatan se-Kabupaten Karangasem. Selain literasi politik, tingkat partisipasi masyarakat khususnya di Kabupaten Karangasem pada pemilihan umum Gubernur Bali 2018 lalu hanya mencapai angka 60% yang dinilai belum maksimal.

 

Dalam diskusi yang dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Bali, Dr. I Wayan Jondra itu terungkap bahwa penyebab dari belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pemilu disinyalir karena beberapa hal salah satunya ialah kurangnya sosialisasi KPU ke masyarakat.

 

Menurutnya, penyebab dari kurang optimal dalam hal partisipasi dan pemahaman soal pemilu dari pengakuan sejumlah narasumber dalam risetnya mengatakan karena minimnya informasi dan sosialisasi ke masyarakat. Selain itu beberapa faktor lainnya seperti rasa dendam karena janji-janji yang tidak ditepati.

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh I Gede Wirata, dari data yang dirinya peroleh partisipasi politik tertinggi Kabupaten Karangasem ada di Kecamatan Selat dengan persentase sebanyak 69,9%. Sementara partisipasi yang paling rendah berada di Kecamatan Kubu hanya mencapai angka 44,5%.

 

Rendahnya partisipasi ini memang sebagian besar narasumber mengatakan kurangnya sosialisasi. Di daerah Kubu misalnya hanya sekali ada gelar budaya terkait sosialisasi dalam bentuk pagelaran Wayang Cemblong serta sosialisasi KPU melaksanakan pengumuman lewat toa (pengeras suara).

 

"Yang diharapkan masyrakat tidak sebatas itu, kenapa tidak sosialisasi ke banjar-banjar sehingga perilaku bisa ditingkatkan," kata Wirata.

 

Selain itu, dirinya juga mendapatkan masukan, agar KPU melakukan jemput bola ke lokasi lokasi tempat masyarakat merantau, karena banyak warga yang merantau enggan untuk pulang dengan berbagai alasan seperti tidak dapat libur karena bekerja di swasta sehingga jika pulang pasti ada pemotongan gaji lebih parah dimarahi atasan.

 

"Apa tidak mungkin penyelenggara pemilu lakukan jemput bola ke kantong kantong tempat rantau penduduk karangasem sehingga bisa menyalurkan haknya," tambah Wirata.

 

Sementara itu, Ketua KPU Karangasem, Putu Desy Nataliya terkait hasil riset yang dilakukan dalam kurun waktu kurang dari sebulan itu terutama soal keluhan kurangnya soailaisasi dirinya tidak menampik kondisi tersebut.

 

[pilihan-redaksi2]
"Kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran serta penggunaannya sudah ada aturannya sehingga belum bisa maksimal," kata Desy.

 

Terkait sosialisasi pada Pilgub lalu, pihaknya merasa sudah cukup maksimal, di seluruh kecamatan se Kabupaten Karangasem pihak KPU sudah melaksanakan gelar budaya hanya saja baru sebatas di tingkat kecamatan. Di satu sisi, untuk kegiatan sosialisasi menurut Desy bukan haya semata mata tugas KPU saja.

 

"Ada Bawaslu juga, Parpol, kami harapkan untuk ikut mensosialisasikan untuk menarik minat masyarkat datang ke TPS khususnya nanti pada pemilu 2019," harap Desy. (bbn/igs/rob)