Mampu Mempercepat Pemberantasan Korupsi
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, BULELENG.
Masalah korupsi juga menjadi sorotan sejumlah elemen masyarakat untuk melakukan perbaikan pada system pemerintahan di Bali, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. “Ini mungkin tugas yang sangat berat bagi Gubernur terpilih, sebab harus menuntaskan dulu segala sesuatu yang berkaitan dengan KKN, sehingga mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik, ini harus menjadi fokus utama untuk membangun sektor lainnya,” ungkap, Gede Ariawan dan Agus Surya, Mahasiswa Undiksha Singaraja, Minggu (13/4) di kampus setempat.
Hal senada juga dilontarkan Koordinator LSM Gema Nusantara (Genus) Antonius Sanjaya Kiabeni dalam menyikapi pembangunan yang berkelanjutan di Bali, Gubernur harus membuat aturan tersendiri melalui peraturan daerah terkait pembentukan Komite Pemberantasan Korupsi.
“Gubernur terpilih segera membuat perda tentang percepatan pemberantasan korupsi yang terdiri dari elemen masyarakat independen dan juga harus membuat perda tentang laporan pertanggung jawaban pengunaan APBD kepada masyarakat, sebab Gubernur dan Wakilnya dipilih langsung oleh rakyat sehingga pertanggungjawaban itu tidak saja ke DPRD tapi juga ke masyarakat,” ujar Anton.
Dengan adanya percepatan pemberantasn korupsi akan membantu dan memperlancar pembangunan pada sektor lainnya, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwiba,“selain itu, Gubernur terpilih juga membuat perda tentang peranan masyarakat dalam mewujudkan Pemerintah yang baik dan otonomi Bali,” tegas Anton.
Reporter: bbn/sin
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
