Landasan Hukum Tak Jelas, KPAID Bali Bubar
Beritabali.com
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Akibat alasan hukum yang tidak jelas, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Bali secara resmi hari ini mengumumkan pembubarannya.
[pilihan-redaksi]
Pengumuman pembubaran diumumkan langsung oleh 7 orang komisionernya. Pembubaran ini terkait kebijakan pemerintah provinsi Bali yang memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan keberlangsungan operasional KPAID Bali.
Ketua KPAID Bali Dr. AA Sriwahyuni pada keterangannya di Denpasar, Selasa (12/4) menyatakan tidak dilanjutkannya operasional KPAID Bali semata-mata karena pemerintah provinsi Bali memandang alasan hukum pembentukan KPAID belum jelas.
"Dengan alasan landasan hukum dari pusat itu belum jelas, walaupun kami dulu dibentuk tanpa mengindahkan landasan, dapat dibentuk KPAID jika diperlukan, walaupun tidak di provinsi di kabupaten pun boleh. Tetapi waktu itu pak Gubernur Dewa beratha berani memastikan Bali perlu," ujar Dr. AA Sriwahyuni.
Sriwahyuni menyayangkan pembubaran KPAID Bali ini dilakukan ditengah meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Bali.
Pada 2009 KPAID Bali mendapatkan laporan kasus kekerasan anak di Bali mencapai 33 kasus. Pada 2010 meningkat 100 persen menjadi 76 kasus.
Reporter: bbn/mul
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
