Rencana reklamasi di Bali harus dilihat secara jernih. Jika ada persoalan, juga harus dipilah, apakah itu masuk persoalan lingkungan, ekonomi, atau masuk ranah politis. Hal ini mengemuka dalam diskusi bertajuk "Apa Itu Reklamasi" yang digelar di sebuah restoran di Sanur, Kamis (6/2/2014). Diskusi dihadiri berbagai kalangan mulai anggota dewan, LSM, akademisi, ahli reklamasi, tokoh masyarakat, mahasiswa, hingga jurnalis.

Anggota DPRD Bali Made Arjaya menyatakan, sebelum ribut-ribut reklamasi seperti yang terjadi saat ini, perlu ada pemahaman yang lengkap tentang apa itu reklamasi. " Reklamasi yang merugikan lingkungan, yang tidak dikaji dengan benar harus ditolak, seperti reklamasi oleh BTID di Serangan itu tidak dikaji, harus ditolak. Jika seandainya tidak jadi direklamasi, harus dikaji juga apa yang akan terjadi, harus ada perimbangan kajian, jadi dilakukan reklamasi atau tidak, tetap harus ada kajian, jadi masyarakat Bali menjadi tahu,"ujar Arjaya.

Aktivis Lingkungan asal Sanur, Made Mangku menambahkan, Bali sudah mempunyai pengalaman soal reklamasi yang dilakukan tanpa kajian yang benar. " Reklamasi yang dilakukan BTID di Pulau Serangan itu contoh reklamasi yang dilakukan dengan tanpa kajian matang, kajian tidak matang, akibatnya korban dimana mana," ujar Mangku. Mangku menyatakan, reklamasi di Bali kini dianggap sebagai hantu yang menakutkan. Padahal reklamasi ini sudah dilakukan di seluruh dunia, seperti di Dubai.

"Reklamasi ini memang berdampak besar bagi lingkungan.  Reklamasi ini perlu diperhatikan. Siapapun yang akan melakukan reklamasi, saya rasa pasti tidak akan main-main, karena ada trilyunan rupiah yang diinvestasikan di sana. Jadi saya tegaskan, reklamasi ini bukan barang haram, tapi kajiannya harus bagus," ujarnya.

Made Arjaya menambahkan, reklamasi Teluk Benoa yang digagas PT TWBI saat ini menjadi polemik. Padahal sebelumnya, ada beberapa investor lain yang juga berencana melakukan reklamasi di lokasi yang sama. "Sebelumnya ada 5 yang bawa FS, semuanya layak, tapi ini yang diributkan reklamasi TWBI, ini ada apa, apa pesanan sponsor? Kenapa hanya FS TWBI yang diributkan," ujar Arjaya.

Arjaya menilai ribut-ribut reklamasi di Bali saat ini lebih pada persoalan politis semata. " Untuk persoalan reklamasi di Bali, kita harus jernih dan harus dikaji secara ilmiah, bukan kajian dari sisi politis, jangan hanya menolak karena ikut opini, kita harus jernih, reklamasi seperti apa yang kita tolak.

Ini politisnya kental, ributnya baru muncul setelah pilkada gubernur,"ujarnya.