Angkutan Online Masih Jalan, Sopir Lokal Bali Sengsara
Senin, 1 Agustus 2016,
06:15 WITA
Follow
bbn/ilustrasi/file
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Beritabali.com, Denpasar. Meski sudah dilarang Gubernur dan DPRD Bali, nyatanya angkutan online di Bali seperti Grab dan Uber masih beroperasi meski secara diam-diam. Kondisi ini dikeluhkan sopir angkutan lokal Bali. Maraknya angkutan online dengan harga yang tidak wajar, membuat kehidupan sopir lokal Bali sengsara.
Salah satu sopir angkutan freelance bernama Wayan, mengaku hidupnya sengsara pasca adanya angkutan online di Bali. Wayan mengaku tarif yang diberlakukan angkutan online sungguh tidak wajar sehingga mematikan usaha mereka.
"Misalnya saja tarif dari Sanur ke Kuta biasanya Rp 100 ribuan, kini oleh angkutan online bisa separuhnya atau malah Rp 40 ribu saja. Bagaimana kami bisa bersaing dengan harga tak wajar itu? Bisa mati pelan-pelan kami sopir freelance lokal ini karena susah dapat penumpang,"ujar Wayan yang mengaku sering mencari penumpang di kawasan Sanur.
Wayan berharap pemerintah tegas untuk menolak keberadaan taksi online di Bali seperti Grab dan Uber di Bali karena sudah jelas mematikan usaha angkutan lokal. Jika pun nanti diijinkan, Wayan minta diberlakukan tarif yang sama, sehingga terjadi persaingan usaha yang sehat.
Terkait kondisi ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali menyatakan tegas menolak angkutan berbasis aplikasi online Grab, Uber, dan GoCar beroperasi secara ilegal di Bali.
Penolakan secara tegas terhadap angkutan berbasis aplikasi online itu disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama saat bertemu Ketua Aliansi Sopir Transpot Bali (Alstar B) Ketut Witra dan Nyoman Kantun Murjana selaku Sekretaris Alstar B.
Menurut Adi, berdasarkan kajian dan aspirasi sebagian besar sopir di Bali yang dibubuhi tanda tangan tokoh adat baik kelian adat maupun Bendesa adat, intinya tidak bisa menerima angkutan berbasis online Grab, Uber, dan GoCar. Apalagi mereka belum berbadan hukum dan melanggar aturan yang ada selama ini.
"Pada prinsipnya saya tetap tolak angkutan online baik Grab, Car, dan GoCar. Berapa kali mereka (pihak angkutan online) ke sini tapi tetap kita tolak mereka. Kita kasian sama masyarakat Bali dan sopir lokal Bali kalau angkutan online dibiarkan beroperasi di Bali," ucap Adi kepada awak media, Minggu (31/7/2016).
Adi mengaku merasa sedih melihat kondisi Bali saat ini khususnya masalah transportasi. Selaku Ketua DPRD Bali, Adi juga mengkritik langkah dan sikap Organda Bali saat ini yang dinilainya menyimpang dan tidak memperhatikan aspirasi sopir lokal Bali.
"Organda Bali sudah tidak benar sekarang. Kalau saya gimana keinginan rakyat, itu kita ikuti karena saya dipilih rakyat. Organda harusnya lihat kondisi rakyat Bali dan utamakan rakyat Bali," harapnya.
Adi menyatakan tidak mau jika semua lahan warga lokal Bali diambil pihak luar. Dikawatirkan seperti dulu banyak warga Bali yang akan transmigrasi lagi. Jika mata pencarian warga lokal Bali diserobot pihak luar, maka pengangguran di Bali akan meningkat.
"Apa mau transmigrasi lagi masyarakat Bali kalau lahan dan mata pencariannya diambil orang luar. Sebagai rakyat Bali kita harus cerdas sekarang melihat realita, jangan hanya berdasar opini semata. Jika semua aplikasi dipermudah, nanti lama-lama Pemangku nanti dipaksa pakai aplikasi, nanti "ngeleneng" (menggunakan genta untuk doa) juga pakai aplikasi," tegasnya.
"Kalau semua kehidupan kita mau diambil alih, terus masyarakat kita terus ngapain. Jangan mau kita diadu domba. Dagang canang saja diganti sekarang. Apa masyarakat Bali hanya melayangan dan megambel saja disuruh. Kita harus cerdas sekarang," imbuhnya.[bbn/rls/psk]
Berita Denpasar Terbaru
Reporter: bbn/psk
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
