Pemerintah Provinsi menyelenggarakan Pesamuhan Agung yang dihadiri oleh Bandesa Adat, Perbekel, Lurah, Majelis Desa Adat, Bupati/Walikota Se-Bali, jajaran Pemerintah Provinsi, dan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan penyelenggaraan program di Desa Adat Se-Bali. 

Pesamuhan Agung dilaksanakan pada Soma,Wage, Dukut, 25 November 2019, bertempat di Wantilan Pura Samuhan Tiga, Desa Adat Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Pesamuhan Agung diselenggarakan dalam rangka konsolidasi dan koordinasi Desa Adat, Desa, dan Kelurahan sebagai lembaga terdepan dalam menyelenggarakan pembangunan berskala Desa Adat, Desa, dan Kelurahan, dalam rangka mengembangkan kebersamaan dan kegotongroyongan sesuai dengan tema Ngiring Masikian Ngawangun Desa Adat Miwah Desa Antuk Kawigunan Bali: Parasparo, Sarpana Ya, Gilik – Saguluk, Salunglung – Sabayantaka.

Gubernur Bali Wayan Koster dalam arahannya kembali mempertegas komitmennya dalam program penguatan adat. Komitmen tersebut telah teraktualisasi dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali No.4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat kedudukan, tugas, kewenangan Desa Adat, mengatur secara menyeluruh berbagai aspek yang berkaitan dengan Desa Adat, mempertegas dan mengembangkan Padruwen dan Utsaha Desa Adat.

Utsaha Desa Adat yang dimaksud dalam Perda terdiri atas Labda Pacingkreman Desa (LPD) Adat, Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA). Perda ini juga mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat serta Keuangan Desa Adat. 

Masih dalam upaya penguatan adat, Pemprov juga menerbitkan Perda No. 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang berisi pembentukan OPD baru yaitu Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Dinas ini secara khusus mengurus Desa Adat dan pertama kali dibentuk dalam sejarah Pemerintahan Provinsi Bali. 

Berikutnya dikeluarkan pula Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali yang mengatur, memperjelas, dan mempertegas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat. Anggaran Pendapatan Desa Adat bersumber dari : Pendapatan Asli Desa Adat, Alokasi Dana Desa Adat dari Pemerintah Provinsi Bali, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Sumbangan Dana Punia. Anggaran Belanja Desa Adat terdiri atas: Belanja Rutin dan Belanja Program. Anggaran untuk Desa Adat ditransfer langsung ke rekening Desa Adat, tidak lagi memakai mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Selain mengeluarkan beberapa regulasi, Gubernur juga mengambil kebijakan pemberian bantuan sebesar Rp. 300 Juta untuk masing-masing Desa Adat dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020. Total Alokasi Anggaran Desa Adat sebesar Rp. 447,9 Milyar untuk 1.493 Desa Adat di Bali. Penggunaan Dana Desa Adat diatur dalam Petunjuk Teknis, yang terdiri dari Belanja Rutin maksimum sebesar Rp. 80 Juta meliputi : insentif untuk Bandesa Adat sebesar Rp. 1,5 Juta Per Bulan, Rp. 18 Juta Per Tahun; insentif untuk Prajuru ditentukan secara musyawarah, maksimum Rp. 45 Juta Per Tahun; dan biaya operasional sebesar Rp. 17 Juta Per Tahun.

Sedangkan Belanja Program minimum sebesar Rp. 220 Juta, untuk Program Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Program wajib provinsi meliputi kegiatan menggali dan membina Seni Wali, Seni Bebali, dan Seni Tradisi yang ada di Desa Adat, kegiatan pasantian, kegiatan pembinaan / pelatihan seni Sekaa Sebunan yang ada di Desa Adat, Kegiatan Bulan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan PAUD / TK Hindu Berbahasa Bali (Pasraman). 

Program Prioritas masing-masing Desa Adat yang diputuskan melalui Paruman Desa Adat. Lebih dari itu, Pemprov Bali juga berencana membangun Kantor Majelis Desa Adat. Bangunan dengan 3 lantai tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp. 9,5 Milyar yang bersumber dari CSR. Gedung akan mulai dibangun awal Tahun 2020 dan nantinya digunakan sebagai Sekretariat Bersama Majelis Desa Adat, Majelis Kebudayaan, dan Forum Perbekel Provinsi. 

Sedangkan pembangunan Kantor Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota yang menghabiskan anggaran sebesar sekitar Rp. 7,5 Milyar, dananya bersumber dari CSR / APBD Kabupaten, Kota / APBD Provinsi; mulai dibangun Tahun 2020 – 2022. Bangunan berlantai tiga itu nantinya digunakan sebagai Sekretariat Bersama Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota dan Parisada Kabupaten/Kota. 

Pembangunan kantor majelis desa adat menggunakan lahan milik Pemprov Bali, kecuali Kabupaten Badung menggunakan lahan Puspem. Lahan yang sudah siap untuk Kabupaten Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan. Pembangunan Kantor Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar dibiayai dari APBD Gianyar; Kantor Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli sekarang ini sudah ada, akan dilanjutkan dengan pengembangan; sedangkan untuk Kantor Majelis Desa Adat Kota Denpasar lahannya belum dapat.

Sementara Penguatan Perekonomian Berbasis Desa Adat  yang meliputi, 1) penguatan Labda Pacingkreman Desa (LPD) Adat; 2) Pembentukan Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) dengan mengembangkan unit usaha sesuai potensi Desa Adat, membentuk unit usaha berjejaring, biaya pembentukan awal bisa memakai Dana Desa Adat dari APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota, dan modal dari LPD atau BPD dengan bunga rendah maksimum 5% (di bawah KUR); 3) Bersinergi dengan BPD dan lembaga keuangan lainnya; 4) Penguatan SDM LPD dan Penyiapan SDM BUPDA; dan 5) Pemberdayaan Wirausaha Muda Lokal Desa Adat. Pada bagian lain, Gubernur Wayan Koster juga mendorong sinergi Desa Adat dengan Desa/ Kelurahan.