Potensi pariwisata dengan Pelabuhan Tikus, seringkali menjual NTB sebagai tujuan wisata oleh agen perjalanan luar daerah.  

Untuk itu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, untuk tidak terlalu mudah memberi ijin fastboat atau kapal cepat yang membawa wisatawan dari Bali memasuki perairan Lombok. 

Dari pertemuan dengan Tim Bakamla RI di ruang rapat Sekretaris Daerah NTB, Rabu (17/3) Sekretaris Daerah Pemprov NTB, HL Gita Ariadi mengatakan, selain merugikan potensi wisata, maraknya barang ilegal dan penyelundupan barang terlarang ditengarai dibawa oleh kapal-kapal kecil atau fastboat ini. Seperti keberadaan fastboat di pelabuhan-pelabuhan tikus di Lombok Utara yang melayani penyeberangan dari Bali ke Tiga Gili.

"Saat ini masih banyak persoalan yang ditemukan mengenai kondisi keamanan penyeberangan dengan fastboat ini, salah satunya melalui pelabuhan tikus yang tidak memiliki ijin ini,"  terang Sekda Lalu Gita.  Masih ada kapal-kapal cepat liar yang tidak memiliki nomor lambung dan pengoperasian boat yang tidak memiliki ijin. 

Hal ini menurut Sekda Lalu Gita, berdampak terhadap pelayanan kepada wisatawan. Karena banyak yang mengeluh terkait perlakuan tidak baik dari pemilik boat di pelabuhan tikus ini. 

Termasuk juga banyak kebocoran PAD karena seharusnya bisa ditarik daerah namun hilang karena keberadaan fastboat melalui pelabuhan tikus ini. "Kami juga meminta agar Angkatan laut yang sekarang sedang merekrut anggota, untuk memprioritaskan putra daerah dalam personel coastguard. Karena mereka lebih memahami lingkungannya dan sudah memiliki kemampuan maritim yang natural," ungkap Sekda.

Sementara itu Kolonel Bakamla, Gontri Nopel, Kasubdit Perumusan Kebijakan Bakamla RI menjelaskan akan menindaklanjuti laporan dan keluhan Sekda ini. Kata Gontri, NTB sebagai daerah kepulauan dengan bentang laut lebih luas dari daratan, membutuhkan pengawasan maksimal. Keterbatasan sumber daya membutuhkan teknologi untuk mengawasi perairan dalam rangka menjaga kedaulatan dan penindakan.

"Hasil evaluasi Bakamla, kebijakan keamanan laut harus berkoordinasi dengan pemilik wilayah, dalam hal ini pemerintah daerah NTB. Koordinasi melalui komunikasi dapat terus dtingkatkan dalam hal pencegahan maupun penindakan," kata Gontri, pada pertemuan yanfg membahas rekomendasi kebijakan keamanan laut dan identifikasi isu wilayah.

Berkoordinasi dengan pemerintah NTB, Kolonel Bakamla Gontri Nopel berharap kebijakan yang  komprehensif dapat membangun sinergi para pihak dalam menjaga laut.