Populasi China kemungkinan bisa saja disalip India imbas resesi seks yang terjadi di Negeri Tirai Bambu. Beberapa waktu lalu, laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan populasi India bakal mengalahkan China pada 2023. India digadang bisa jadi negara dengan populasi terbanyak sedunia.

"India diproyeksikan mengalahkan China sebagai negara dengan penduduk terbanyak dunia pada 2023," demikian pernyataan PBB dalam laporan berjudul 'Prospek Populasi Dunia 2022' yang dirilis pada Juli, seperti dikutip Reuters.

Namun, PBB tidak memberikan detail perkiraan populasi di India pada tahun tersebut.

'Resesi seks' yang terjadi di China saat ini kemungkinan menjadi salah satu alasan populasi India dapat menyalip Beijing.

Resesi seks di China ditandai dengan menurunnya populasi di negara itu.

Dalam penelitian berjudul 'The Challenges of the Low Birth Rate in China,' angka kelahiran di negara itu hanya mencapai 7,52 kelahiran per 1.000 orang pada 2021.

Angka itu menurun ketimbang 2020, di mana angka kelahiran di China mencapai 8,52 kelahiran per 1.000 orang. Tak hanya itu, angka kelahiran pada 2021 dikatakan yang paling rendah terjadi di China sejak 1949.

Penurunan angka populasi ini terjadi karena kebanyakan perempuan China tak ingin menambah jumlah anak mereka.

"Saya tak bisa memiliki anak lagi. Membesarkan satu anak seperti menempatkan uang Anda di mesin penghancur kertas," kata seorang pekerja industri layanan bermarga Li dari Kota Changsha kepada Radio Free Asia.

Warga lain dari Kota Hangzhou, Qiu Xiaojia, mengatakan ia tak mempertimbangkan untuk punya anak.

"Kami telah membeli rumah saat ini, dan biaya pinjamannya lebih tinggi daripada gaji bulanan saya. Jadi dari mana saya dapat mendapatkan uang untuk membiayai anak saya?" kata Qiu.

"Saya bahkan tak bisa membiaya satu anak, apalagi tiga," lanjutnya.

Untuk meningkatkan populasi, pemerintah China menjanjikan insentif rumah dan pajak untuk pasangan yang ingin memiliki anak. Pemerintah juga berjanji meningkatkan pelayanan kehamilan dan setelah melahirkan, layanan anak-anak, pun mengurangi biaya pendidikan keluarga.

Namun, seorang profesor Sejarah, Perempuan, dan Studi Gender di Universitas Michigan, Wang Zheng, mengatakan kebijakan tersebut mungkin saja tak berarti apapun.

"Kebijakan tersebut kemungkinan tak berarti apapun tanpa ditemani ide bagaimana itu bakal diimplementasikan dan seberapa banyak uang yang diberikan pemerintah untuk itu," tutur Wang.(sumber: cnnindonesia.com)