ASEAN mengecam keras serangan udara militer Myanmar di Desa Pa Zi Gyi, Kota Kanbalu, Sagaing, yang menewaskan setidaknya 100 Orang.

Dalam keterangan resmi di situs resmi pada Kamis (13/4), ASEAN meminta segala bentuk kekerasan segera dihentikan. Kekerasan itu terutama terkait pengerahan kekuatan pasukan militer terhadap warga sipil.

ASEAN mendesak penghentian kekerasan. Menurut ASEAN, penghentian itu merupakan satu-satunya jalan untuk menciptakan "lingkungan yang kondusif bagi dialog nasional yang inklusif untuk menemukan solusi damai berkelanjutan di Myanmar."

"Kami menegaskan kembali komitmen ASEAN untuk terus membantu Myanmar dalam mencari solusi yang bisa diterapkan dan tahan lama untuk krisis yang sedang berlangsung dengan mempromosikan implementasi penuh Konsensus Lima Poin," demikian pernyataan ASEAN.

Pernyataan ini dirilis sehari setelah junta militer Myanmar melancarkan serangan udara di Sagaing yang menewaskan 100 orang.

Pada Selasa (11/4), desa kecil di Sagaing itu diserang oleh junta Myanmar hingga menewaskan setidaknya 100 orang.

Junta Myanmar mengaku "telah meluncurkan serangan udara terbatas" usai menerima informasi dari penduduk setempat soal pembukaan kantor pasukan pertahanan lokal yang terkoneksi dengan oposisi pemerintah.

Saat serangan dilancarkan, banyak orang tengah berkumpul untuk menghadiri acara tersebut. Serangan itu pun mengundang kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kekuatan Barat, demikian dilaporkan AFP.

Kekerasan masih terus merebak di Myanmar walau berbagai lembaga internasional, termasuk ASEAN, sudah mendesak junta militer untuk berhenti.

ASEAN bahkan sempat menggelar pertemuan khusus pada 2021 lalu untuk mendesak Myanmar. Dalam pertemuan itu, ASEAN menyepakati 5 poin konsensus untuk menanggulangi krisis di Myanmar, salah satunya menghentikan kekerasan.

Namun hingga kini, Myanmar tak kunjung mematuhi kelima poin itu. ASEAN sampai-sampai melarang Myanmar menghadiri pertemuan-pertemuan. Upaya mediasi oleh negara-negara ASEAN pun sejauh ini gagal mengatasi krisis.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa Jakarta saat ini sedang bekerja keras untuk menerapkan Konsensus Lima Poin itu.

Indonesia menjadi ketua ASEAN 2023 dan bakal menjadi tuan rumah pertemuan tahunan para pemimpin dari 10 negara anggota pada Mei dan September mendatang.

Keketuaan ini menjadi harapan negara blok Asia Tenggara untuk mendorong solusi damai di Myanmar menggunakan pengaruh Indonesia sebagai kekuatan ekonomi regional dan pengalaman diplomatiknya.

Indonesia awal tahun ini sempat mengumumkan rencana untuk mendirikan kantor utusan khusus di bawah Kementerian Luar Negeri untuk membangun dialog tingkat rendah dengan junta.(sumber: cnnindonesia.com)