Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkap pihak yang disebut panitia diskusi 'Indonesian Future Studium Generale' sebagai pihak rektorat dan menolak kehadiran capres Anies Baswedan sebagai narasumber acara di gedung kampus pada Jumat (17/11) lalu.

Sekretaris Universitas Andi Sandi menilai panitia terkait pada saat itu melakukan kesalahan, sehingga seolah-olah terdapat dialog via WhatsApp yang memperlihatkan larangan dari Rektorat UGM mengenai kehadiran Anies dalam kegiatan tersebut.

Padahal, dia menegaskan kampusnya tidak pernah melarang Anies yang kini berstatus calon presiden (capres) peserta Pilpres 2024 itu untuk datang dan mengisi acara tersebut. Apalagi hadir menjadi pembicara acara ilmiah.

"Setelah kami telusur, panitia tanpa entah apa tujuannya memberi nama 'Rektorat' pada profil WA staf Magister Manajemen yang meminjamkan tempat acara Studium Generale," kata Andi dalam keterangannya, Selasa (21/11).

Dalam percakapan via WhatsApp itu diketahui pihak yang disebut sebagai 'rektorat' sudah dihubungi Polda DIY terkait rencana kehadiran Anies pada acara tersebut.

Sandi menambahkan, pihaknya telah mempertemukan antara pengelola gedung MM UGM dan Polda DIY. Menurutnya, kepolisian juga tidak pernah mengeluarkan pernyataan larangan Anies untuk datang ke UGM.

"Anies kan juga keluarga UGM dan acara tetap berjalan lancar kemarin," katanya.

Sandi menekankan, UGM terbuka untuk siapa pun capres yang akan hadir di UGM. Ia mengatakan itu telah terbukti dengan terlaksananya dialog kebangsaaan beberapa waktu lalu yang menghadirkan Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Sandi mengatakan UGM memiliki prosedur standar menyangkut kedatangan capres/cawapres ke kampus menjelang Pemilu 2024. Apabila konteksnya kampanye mereka harus diundang langsung oleh kampus, dengan peserta acara terbatas untuk kalangan mahasiswa UGM, serta tidak ada mobilisasi massa maupun alat peraga kampanye.

Dengan mencuatnya kasus ini terutama di media sosial, UGM meminta panitia penyelenggara memberikan klarifikasi. Pasalnya, acara tersebut juga bukan acara resmi UGM, namun hanya meminjam tempat saja.

"Ini sebagai proses belajar. Apalagi salah satu panitia penyelenggaranya yaitu M Khalid juga alumnus UGM," tegasnya.

Sebelumnya, panitia acara 'Indonesian Future Studium Generale' yang diselenggarakan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) BersamaIndonesia mengklaim tak mendapatkan rekomendasi atau izin dari rektorat kampus untuk mendatangkan Anies Baswedan sebagai narasumber.

Anies yang diundang dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 itu kemudian digantikan oleh Thomas Lembong selaku menteri perdagangan 2015-2016, juga kepala badan koordinasi penanaman modal (BKPM) 2016-2019.

Muhammad Khalid selaku public affairs BersamaIndonesia menjelaskan, acara ini sudah terencana sejak dua pekan lalu dan klaimnya telah mencantumkan nama Anies sebagai salah satu praktisi pembicara. Saat itu pihaknya berkoordinasi dengan pihak prodi MM FEB UGM selaku pengelola tempat dan tidak ada catatan apapun terkait acara. Khalid mengklaim kala itu semua sudah 'deal'.

Selebaran acara kemudian disebar melalui media sosial pada H-2. Sehari berselang atau Kamis (16/11) petang, pengelola lokasi acara mengirimkan pesan terusan WhatsApp dari rektorat kepada panitia. Intinya, kata Khalid, agar Anies tidak dihadirkan sebagai narasumber.

"Di situ ada redaksi (kalimat) bahwa apabila tetap memaksakan seperti itu akan ada aparat keamanan yang menertibkan acara ini atau dalam bahasa sederhananya dibubarkan," kata Khalid di Auditorium MM UGM, Jumat (17/11).

Khalid pun menunjukkan percakapan dirinya di WhatsApp dengan seseorang bernama kontak 'rektorat' yang ia panggil dengan nama 'Pak Wija'.

Isi percakapannya adalah meminta Khalid untuk memastikan kedatangan Anies. Selain itu ada anjuran rektor agar acara dibatalkan jika Anies tetap didatangkan. Kata dia, tangkapan layar percakapan ini sudah viral di media sosial X (Twitter).

Padahal, menurut Khalid, konsep acara ini sudah dijelaskan, yakni agar generasi muda melek dan terlibat dalam suatu proses kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial. Pihaknya sudah berargumen bahwa acaranya murni diskusi akademik dan bukan wadah kampanye peserta Pilpres 2024.

Belakangan pihak kampus UGM mengklaim tak satu pun dari jajaran rektorat mengeluarkan pernyataan penolakan terhadap kedatangan Anies. Mereka justru mempertanyakan siapa pihak yang diklaim sebagai 'rektorat' oleh panitia acara.

Hasil konfirmasi dengan pihak Prodi MM FEB UGM selaku pengelola tempat juga mendapati nama Anies tak tercantum dalam kerangka kegiatan dan susunan acara. Pihak prodi disebut hanya menanyakan perihal kehadiran Anies, bukan melarang untuk datang ke kampus.(sumber: cnnindonesia.com)