Anggota Fraksi Gerindra di DPR RI, Kamrussamad menolak rencana hak angket mengusut kecurangan pemilu 2024 yang akan digulirkan oleh beberapa fraksi di DPR dalam rapat paripurna DPR, Selasa (4/3).

Ia mengklaim aspirasi masyarakat saat ini lebih membutuhkan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran di Indonesia ketimbang hak angket.

"Karena itu kami di lapangan mendengarkan aspirasi yang mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja. Bukan hak angket, yang diperlukan mereka adalah hak para sopir angkot," kata Kamrussamad di gedung parlemen, Jakarta.

Kamrussamad mengatakan nasib puluhan ribu anak-anak supir angkot itu yang perlu diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ia juga menyoroti masih banyak masyarakat yang masih bekerja sekadar untuk mencukupi makan keesokan harinya.

"Ini lah aspirasi mendesak yakni menciptakan lapangan pekerjaan," kata dia.

Di sisi lain, Kamrussamad menuding respons dari rekan-rekannya lain yang tak siap kalah dalam Pemilu 2024 menjadi respons terburuk sepanjang pemilu era pascareformasi 1998 ini.

"Kenapa? Karena belum menggunakan instrumen hukum yang digunakan, yang disiapkan, disediakan dalam UU, sudah tuduh pemilu ini curang. Ini bahaya bagi bangsa kita ke depan," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, sedikitnya tiga anggota DPR dari tiga fraksi mengusulkan wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Ketiganya yakni Aus Hidayat Nur dari Fraksi PKS, Luluk Nur Hamidah dari Fraksi PKB, dan Aria Bima dari Fraksi PDIP.

PKB, PDIP, dan PKS diketahui adalah lawan dari koalisi Indonesia Maju yang mengusung paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

PKB dan PKS berada dalam koalisi perubahan yang mengusung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Sementara PDIP ada dalam koalisi yang mengusung paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Luluk menyoroti dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan Paslon tertentu di Pemilu dan Pilpres 2024. Selama mengikuti pemilu pasca reformasi, Luluk mengaku tak pernah menyaksikan proses pemilu yang paling brutal selain Pemilu 2024.

"Pimpinan dan seluruh anggota DPR, saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses Pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat," kata Luluk dalam interupsinya saat Rapat Paripurna DPR pada Selasa ini.(Lsumber: cnnindonesia.com)