Peraih Nobel Perdamaian Bangladesh, Muhammad Yunus, ditunjuk untuk menjadi pemimpin interim negara di Asia Selatan itu, usai Perdana Menteri Sheikh Hasina mengundurkan diri dan kabur ke luar negeri.

Hasina mundur di tengah pemberontakan massa terhadap pemerintahannya, karena menolak kuota PNS bagi kelompok tertentu yang dianggap bertujuan untuk melanggengkan kepemimpinan Hasina.

Yunus ditunjuk usai pemimpin protes mahasiswa, kepala tiga divisi militer, masyarakat sipil, dan beberapa pemimpin bisnis menggelar pertemuan selama lima jam untuk memutuskan kepala pemerintahan sementara.

Para mahasiswa sebelumnya memang sudah mengusulkan Yunus. Mereka juga mengklaim pelopor keuangan mikro berusia 83 tahun itu sudah setuju.

Profil Muhammad Yunus

Dilansir Al Jazeera, M. Yunus adalah kritikus dan lawan politik PM Sheikh Hasina.

Dia menyebut pengunduran diri Hasina sebagai "hari pembebasan kedua" bagi Bangladesh. Sebelumnya Hasina pernah menyebut Yunus sebagai "penghisap darah".

Sebagai seorang ekonom dan bankir profesional, Yunus dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada 2006 karena mempelopori penggunaan kredit mikro untuk membantu orang miskin, khususnya perempuan.

Komite Hadiah Nobel Perdamaian memuji Yunus dan Grameen Bank miliknya atas upaya menciptakan pembangunan ekonomi dan sosial dari bawah.

Yunus mendirikan Grameen Bank pada tahun 1983, untuk menyediakan pinjaman kecil bagi para pengusaha, yang biasanya tidak memenuhi syarat untuk menerima pinjaman dari bank konvensional.

Keberhasilan bank milik Yunus mengangkat masyarakat kecil keluar dari kemiskinan menginspirasi pembiayaan mikro serupa di negara-negara lain.

Berseteru dengan Hasina

Perseteruan dengan Yunus dimulai saat PM Hasina pada tahun 2008 lalu meluncurkan serangkaian penyelidikan.

Pada 2007, Yunus mengumumkan bakal membentuk partai politik, ketika Bangladesh dijalankan oleh pemerintah yang didukung militer. Namun partai itu tak kunjung dibentuk.

Selama penyelidikan, Hasina menuduh Yunus sebagai pimpinan Grameen Bank menggunakan cara kekerasan untuk menagih pinjaman dari kalangan perempuan miskin di pedesaan. Namun Yunus membantah tuduhan itu.

Dia kemudian diadili pada 2013 dengan tuduhan menerima uang tanpa izin pemerintah, termasuk Hadiah Nobel dan royalti dari sebuah buku. Dia juga dituntut berbagai tuduhan yang melibatkan perusahaan lain miliknya seperti Grameen Telecom.

Pada tahun 2023, sejumlah eks pekerja Grameen Telecom menggugat Yunus dengan tuduhan penggelapan tunjangan karyawan. Yunus lagi-lagi membantah tuduhan itu.

Awal tahun ini, pengadilan khusus di Bangladesh mendakwa Yunus dan 13 orang lainnya atas tuduhan penggelapan uang senilai US$2 juta (setara Rp32 miliar). Yunus mengaku tidak bersalah dan saat ini dibebaskan dengan jaminan.

Pendukung Yunus menilai dia sering jadi sasaran karena hubungannya yang "dingin" dengan pemerintah PM Hasina. (sumber: cnnindonesia.com)