search
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
light_mode dark_mode
Pjs Bupati Jembrana Minta ASN Buat Ikrar Netralitas di Pilkada 2024
Selasa, 1 Oktober 2024, 00:45 WITA Follow
image

beritabali/ist/Pjs Bupati Jembrana Minta ASN Buat Ikrar Netralitas di Pilkada 2024.

IKUTI BERITABALI.COM DI

GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, JEMBRANA.

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Jembrana, I Ketut Sukra Negara, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Jembrana, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan, untuk menjaga netralitas pada Pilkada 2024.

Ajakan tersebut disampaikan Pjs Bupati Sukra Negara saat tatap muka bersama Muspika, Majelis Desa Adat, Perbekel/Lurah, Bendesa, dan ASN Kecamatan Jembrana di Kantor Camat Jembrana, Senin (30/9/2024). Ia menegaskan bahwa netralitas ASN menjadi hal yang sangat strategis untuk menjaga kondusivitas Pilkada.

"Tugas Penjabat Sementara Bupati salah satunya adalah mengawal netralitas ASN, baik PNS, PPPK, maupun tenaga kontrak. Kontestasi politik di Jembrana cukup tinggi, dengan dua pasangan calon yang sama-sama kuat. Karena itu, saya minta ASN benar-benar netral," tegas Sukra Negara.

Sebagai bentuk komitmen, Pjs Bupati Sukra Negara meminta ASN dan Perangkat Desa membuat ikrar netralitas. Ikrar tersebut harus ditandatangani dan direkam dalam video untuk dikirimkan langsung kepadanya sebagai bukti.

"Saya ingin memastikan ASN di Jembrana tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Ikrar ini menjadi bukti bahwa mereka benar-benar netral dan tidak berpihak kepada salah satu calon," tambahnya.

Selain ASN, Sukra Negara juga mengajak Bendesa Adat dan jajarannya untuk berperan menjaga situasi Pilkada tetap kondusif. Ia berharap para Bendesa dapat menyampaikan kepada prajuru desa adat agar mendukung pelaksanaan Pilkada Damai.

Lebih lanjut, Sukra Negara meminta agar tempat suci, seperti Pura, tidak digunakan untuk kampanye oleh pasangan calon. "Pura adalah tempat sakral, bukan untuk kampanye. Kita harus menjaga kesucian Pura, jangan sampai ada kebulatan tekad atau sumpah politik di sana," tegasnya.

Editor: Redaksi

Reporter: Humas Jembrana



Simak berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Ikuti saluran Beritabali.com di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru seputar Bali.
Ikuti kami