Amerika Serikat (AS) mengirimkan sistem pertahanan antirudal canggih serta mengerahkan 100 tentara untuk mengoperasikannya untuk membantu pertahanan Israel.

Sistem antirudal itu merupakan senjata pertahanan untuk mencegat rudal, yakni Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

AS beralasan bantuan militer tersebut untuk untuk membantu pertahanan Israel dalam mengantisipasi serangan Iran.

Bantuan militer AS ini menandai keterlibatan serius AS dalam perang di Timur Tengah. Konflik bakal meluas usai Israel mendapat subsidi jor-joran dari Washington.

Pengerahan pasukan dan sistem antirudal ini terjadi bersamaan dengan pernyataan keras AS kepada Israel soal agresi di Gaza.

Para pejabat AS mengancam bakal menegakkan hukum AS yang melarang bantuan militer ke negara-negara yang memblokir bantuan kemanusiaan, seperti yang dilakukan Israel di Gaza.

Selasa lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Matthew Miller menolak untuk mengatakan apa konsekuensi jika Israel mengabaikan permintaan Gedung Putih.

"Saya tidak akan berbicara tentang itu hari ini," kata Miller kepada wartawan ketika didesak wartawan soal konsekuensi itu.

Yang terbaru, AS diam-diam menyurati Israel untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza, Palestina, dalam waktu sebulan.

Jika permintaan itu tak dipenuhi, AS mengingatkan risiko pemberian sanksi berupa embargo senjata kepada sekutu mesranya tersebut.

Surat tersebut muncul saat pasukan Israel memperluas operasi ke Gaza utara. Tindakan Israel dikhawatirkan bakal mengganggu akses bantuan kemanusiaan di seluruh wilayah kantong pengungsi.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan Israel harus mengambil langkah-langkah pada bulan depan untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza. Hal ini guna menghindari tindakan hukum yang melibatkan bantuan militer AS, menurut seorang sumber.

"Kami menulis (surat) sekarang untuk menggarisbawahi keprihatinan mendalam pemerintah AS atas memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza, dan mengupayakan tindakan mendesak dan berkelanjutan oleh pemerintah Anda bulan ini untuk membalikkan arah ini," tulis surat tertanggal 13 Oktober tersebut.

Dalam suratnya, AS menguraikan langkah-langkah khusus yang harus diambil Israel dalam waktu 30 hari, termasuk mengizinkan minimal 350 truk memasuki Gaza per hari.

AS juga meminta Israel memberlakukan jeda kemanusiaan sehingga memungkinkan pengiriman bantuan. Israel juga didesak mencabut perintah evakuasi bagi warga sipil Palestina ketika tidak ada kebutuhan operasional.

"Kegagalan untuk menunjukkan komitmen berkelanjutan untuk menerapkan dan mempertahankan langkah-langkah ini dapat berimplikasi pada kebijakan AS dan hukum AS yang relevan," kata surat itu.

AS lantas mengutip Bagian 620i dari Undang-Undang Bantuan Luar Negeri. Bagian ini mengatur larangan pemberian bantuan militer ke negara-negara yang menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan.

Surat itu juga mengutip Memorandum Keamanan Nasional yang dikeluarkan Presiden AS Joe Biden pada Februari. Isinya, mengharuskan Kementerian Luar Negeri untuk melaporkan kepada Kongres apakah penggunaan senjata yang dipasok AS ke Israel tidak melanggar hukum AS atau hukum internasional.

Surat tersebut pertama kali dibocorkan seorang reporter untuk Israeli News 12. (sumber: cnnindonesia.com)