Proyek pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik atau MPP baru di Jalan Veteran, Amlapura yang menyerap dana hingga miliaran rupiah terancam mandeg kembali karena kekurangan dana.

Pada pengerjaan proyek lanjutan tahun 2024 ini, alokasi dana BKK yang diplot untuk lanjutan proyek tersebut hanya cukup untuk merampungkan finishing di lantai 1 saja sementara lantai 2 masih menunggu penganggaran tambahan tahun 2025.

"Sementara untuk lantai 1 bisa diselesaikan, tapi untuk lantai 2 masih menunggu anggaran. Menurut info, Bapeda Provinsi usulannya sudah keluar, tapi apakah nanti dianggarkan atau tidak tergantung pada saat pembahasan di Provinsi," kata Kadis PUPR Karangasem, Wedasmara di sela - sela mendampingi kegiatan pengawasan komisi II DPRD Karangasem, Jumat (1/11/2024). 

Menurut Wedasmara, pada tahun 2025 mendatang untuk lantai 1 gedung MPP yang baru sudah bisa digunakan untuk pelayanan, hanya saja karena lantai 2 belum selesai, Dinas DPMPTSP sementara masih ngantor di Gedung MPP yang lama. 

Ditanya kemungkinan jika tidak mendapat anggaran dari Provinsi, Wedasmara mengatakan ada opsi lain yaitu menggunakan anggaran APBD Kabupaten Karangasem, hanya saja untuk penganggarannya tentu tidak bisa dilakukan pada tahun 2025 karena saat ini sudah proses pembahasan, kemungkinan baru bisa dibahas dan diusulkan tahun 2026.

Sementara itu, Komisi II DPRD Karangasem saat melaksanakan pengawasan terhadap proyek pembangunan MPP tersebut langsung mewanti - wanti pihak kontraktor untuk menjaga kualitas proyek agar sesuai dengan perencanaan serta jangka waktu yang sudah ditentukan dalam kontrak. 

"Kami lihat kualitasnya cukup bagus, mudah mudahan bisa selesai tepat waktu sesuai dengan kontrak. Bangunan ini memang belum bisa selesai 100 persen karena untuk lantai atas masih menungggu dana BKK Provinsi kembali," kata Ketua Komisi II, I Made Tarsi Ardipa. 

Ia pun berharap agar proyek ini mendapat anggaran kembali pada tahun 2025 dari BKK Provinsi sehingga pembangunan gedung MPP bisa selesai 100 persen pada tahun 2025 mendatang. Apabila tidak mendapat alokasi anggaran maka tentu akan cukup sulit untuk penyelesaiannya, jika menggunakan APBD Karangasem pasti membutuhkan waktu yang lama. 

"Semua tergantung provinsi, harapan kita agar dianggarkan kembali sehingga tidak ada bangunan yang mangkrak sampai bertahun - tahun. Jika itu terjadi tentu akan berdampak terhadap bangunan biaa saja nanti ada kerapuhan, harapan kami tahin 2025 bangunan bisa dirampungkan, kalo masalah penataan lainnya bisa menyusul," imbuh Tarsi.

Pihaknya juga akan terus melakukan pengawasan terhadap perkembangan proyek pembangunan MPP tersebut, sehingga pengerjaan proyek tidak molor dan memiliki kualitas yang sesuai dengan perencanaan. 

Untuk diketahui, pada tahun 2023, dari Pagu anggran untuk proyek MPP sekitar Rp8 Miliar nilai kontraknya sekitar Rp6,3 Miliar. Karena terjadi refocusing anggaran, proyek hanya bisa diselesaikan sekitar 30 persen sebelum pengerjaan dihentikan. 

Pada tahun 2024, Pemprov Bali kembali menggelontorkan anggaran BKK untuk melanjutkan pembangunan MPP tersebut dengan dana pagu sebesar Rp. 8 Miliar termasuk untuk proyek wantilan. Dari total pagu tersebut, nilai kontrak proyek sebesar Rp6,3 Miliar dimana sesuai dengan RAB untuk proyek MPP diplot sebesar Rp3,4 miliar.