Pemerintah hanya menetapkan satu proyek strategis nasional (PSN) untuk Bali dalam daftar 2025, yaitu pengembangan Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) Pengambengan di Jembrana. Sementara itu, proyek-proyek besar seperti jalan tol Mengwi-Gilimanuk dan Bandara Bali Utara tidak masuk dalam daftar PSN terbaru.

Keputusan ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat dan pelaku ekonomi. Infrastruktur memegang peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Bali, yang hingga kini masih bergantung pada sektor pariwisata. Tanpa adanya investasi besar dalam konektivitas dan transportasi, masa depan ekonomi Bali bisa menghadapi tantangan besar.

Menurut Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Undiknas Denpasar, Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, SE., MM., tidak masuknya proyek-proyek besar dalam PSN 2025 dapat memperlambat pemerataan pembangunan di Bali. 

"Jalan tol Mengwi-Gilimanuk dan Bandara Bali Utara adalah infrastruktur vital yang bisa mendukung diversifikasi ekonomi Bali. Tanpa keduanya, Bali akan semakin tergantung pada pariwisata di Bali Selatan," ujarnya.

Bali sempat mengalami kontraksi ekonomi -9,3% pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, menyoroti ketergantungan ekonomi daerah ini pada sektor pariwisata. Meskipun pertumbuhan ekonomi kini membaik, struktur ekonomi Bali masih kurang terdiversifikasi. Oleh karena itu, ketiadaan proyek tol dan bandara dalam PSN 2025 dianggap sebagai kehilangan peluang untuk mempercepat transformasi ekonomi Bali.

Jalan tol Mengwi-Gilimanuk dirancang untuk meningkatkan konektivitas Bali bagian barat dengan pusat ekonomi di Bali selatan. Proyek sepanjang 96,8 kilometer ini diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh distribusi barang dari Pulau Jawa ke Bali dan meningkatkan efisiensi transportasi wisatawan jalur darat. Namun, dengan tidak masuknya dalam PSN 2025, proyek ini bisa mengalami penundaan atau bahkan dibatalkan, yang pada akhirnya memperlambat pengembangan ekonomi di wilayah Bali barat.

Hal serupa terjadi pada rencana pembangunan Bandara Bali Utara yang sebelumnya diusulkan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara Bali selatan dan Bali utara. Saat ini, hampir 90% aktivitas ekonomi dan pariwisata Bali masih terpusat di Denpasar, Badung, dan Gianyar. Pengembangan infrastruktur di Bali utara dianggap sebagai langkah strategis agar pertumbuhan ekonomi lebih merata. Namun, dengan tidak adanya proyek ini dalam daftar PSN, pemerataan ekonomi di Bali masih menjadi tantangan.

"Tanpa Bandara Bali Utara, distribusi wisatawan dan investasi ke wilayah utara dan timur Bali akan tetap lambat. Ini akan memperbesar kesenjangan ekonomi antara selatan dan daerah lainnya," tambah Prof. Raka Suardana.

Sementara itu, satu-satunya PSN yang diterima Bali, yaitu pengembangan PPN Pengambengan, diharapkan dapat meningkatkan sektor perikanan di Bali. PPN Pengambengan memiliki potensi besar dalam mendukung industri perikanan tangkap yang menghasilkan lebih dari 125 ribu ton ikan per tahun. Namun, dengan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Bali yang masih di bawah 5%, proyek ini dipandang belum cukup untuk menggerakkan ekonomi Bali secara signifikan dibandingkan proyek infrastruktur besar seperti jalan tol dan bandara.

Minimnya proyek strategis nasional di Bali menimbulkan pertanyaan tentang daya saing ekonomi daerah ini ke depan. Beberapa pihak menilai bahwa pemerintah pusat kurang memberikan perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur Bali untuk mendukung sektor selain pariwisata. Namun, ada pula yang melihat ini sebagai kesempatan untuk menata kembali pembangunan agar lebih berkelanjutan tanpa merusak lingkungan dan budaya lokal.

"Ke depan, pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam mengajukan proyek strategis yang bisa memberikan dampak luas bagi masyarakat Bali. Selain itu, penting juga untuk mencari sumber pendanaan alternatif agar pembangunan tetap berjalan meskipun tanpa status PSN," tutup Prof. Raka Suardana.