Pengusaha konstruksi di Buleleng masih kalah saing dengan pengusaha dari daerah lain. Hal ini salah satunya terjadi karena minimnya sumber daya finansial yang dimiliki.

Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna saat menghadiri Musyawarah Cabang X BPC Gapensi Buleleng periode 2025-2030 pada Senin (17/3) mengatakan, kondisi pengusaha konstruksi di Buleleng kurang baik. Tidak ada satu pun pengusaha Gapensi dari Buleleng yang mampu bersaing atau muncul sebagai pengusaha konstruksi besar di Bali.

"Buleleng masih kalah dengan pengusaha dari Karangasem, Jembrana, Denpasar, Klungkung dan Gianyar. Ini jadi tantangan kita ke depan bagaimana mendorong pengusaha Buleleng agar mampu bersaing dengan skala lebih besar," katanya.

Supriatna menyebut untuk membantu pengusaha konstruksi, pihaknya kerap terkendala regulasi. Dimana dalam melakukan pengadaan barang dan jasa, saat ini terbuka secara bebas. Artinya dapat diakses oleh pengusaha lain yang ada di seluruh Indonesia.

"Jadi kami juga tidak bisa banyak intervensi. Persoalan ini harus didiskusikan oleh teman-teman di Gapensi Buleleng, agar jasa konstruksi dapat dikerjakan oleh teman-teman di Buleleng," terangnya.

Ditambahkan Supriatna, pihaknya akan mengusahakan iklim usaha jasa konstruksi semakin membaik. Lewat anggaran yang lebih banyak diarahkan untuk jasa konstruksi. Hal ini juga sesuai dengan mandatori spending, dimana anggaran APBD harus diarahkan ke infrastruktur sebanyak 40 persen.

"Semoga dengan demikian jasa kontruksi bisa berkembang lagi," katanya.

Sementara Ketua BPC Gapensi Buleleng, Nyoman Gede Wandira mengatakan, ada beberapa pengusaha asal Buleleng yang memutuskan untuk pindah ke Denpasar. Hal ini terjadi karena di Denpasar lebih berpeluang untuk mendapatkan paket pekerjaan.

Sementara di Buleleng ungkap Wandira, pengusaha tidak mampu berkembang pesat karena terkendala sumber daya finansial. "Pengusaha besar banyak lahir di Karangasem, karena punya galian C. Di Buleleng tidak bisa berkembang karena terkendala SDA," jelasnya.

Untuk melahirkan pengusaha besar, Wandira menyebut perlu bantuan dari pemerintah. Mandatori spending anggaran infrastruktur 40 persen itu kata Wandira akan menjadi angin segar bagi para pengusaha.

"Kalau sekarang APBD Buleleng Rp2,5 triliun, 40 persen itu sekitar Rp 1 triliun. Kalau digunakan untuk belanja infrastruktur, pengusaha Buleleng akan bisa tersenyum semua," tandasnya.