Fenomena meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali yang tidak diiringi dengan peningkatan tingkat hunian hotel di Kabupaten Badung menjadi perhatian serius Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa.

Menanggapi isu yang belakangan ramai dibicarakan publik, Pemkab Badung mengambil langkah strategis dengan membentuk tim terpadu untuk memantau akomodasi-akomodasi yang diduga bermasalah atau tidak tercatat dalam data resmi.

“Saya sudah perintahkan Pak Wakil untuk memimpin rapat pembentukan tim terpadu, yang akan mengecek akomodasi-akomodasi yang terindikasi tidak sejalan dengan data kunjungan,” ujar Bupati Adi Arnawa saat ditemui belum lama ini di Kuta, Badung.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemkab mendorong seluruh perangkat daerah untuk berperan aktif dalam pengawasan dan pendampingan terhadap para wajib pajak.

“Kami ingin tidak ada wajib pajak yang luput dari pencatatan. Ini penting demi peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah),” jelasnya.

Meski realisasi PAD triwulan pertama 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp113 miliar dibanding periode yang sama tahun lalu, Bupati menegaskan masih banyak potensi yang belum tergarap maksimal. Ia juga menyampaikan optimismenya terhadap tren positif kunjungan wisatawan, terutama dengan penguatan nilai tukar dolar AS yang menjadi daya tarik wisatawan mancanegara.

Di luar sektor pariwisata, Bupati juga menekankan bahwa pembenahan infrastruktur dan layanan publik menjadi fokus penting, terutama untuk mendukung konsep “pariwisata berkualitas”.

"Semua itu dinilai krusial dalam mewujudkan “pariwisata berkualitas” yang menjadi visi utama kepemimpinannya," ucapnya.

Di bidang pengembangan sumber daya manusia, Pemkab Badung juga tengah menyiapkan program bimbingan belajar Bahasa Inggris berbasis Banjar.

“Saya ingin semua anak di Badung, tanpa melihat latar belakang orang tuanya, bisa belajar Bahasa Inggris. Ini demi menciptakan generasi yang siap bersaing secara global,” ujarnya.

Program ini akan diluncurkan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2025, dengan melibatkan 60 Banjar dari 6 kecamatan sebagai pilot project. Para pengajar yang dilibatkan juga sudah melalui proses verifikasi dan seleksi standar.