Komnas HAM Banyak Temukan Pelanggaran

user@gmail.com

Beritabali ID: 738173817

Langganan

Beritabali Premium Tidak Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Komnas HAM Banyak Temukan Pelanggaran

Denpasar

Rabu, 8 Juli 2009, 18:50 WITA Follow

Beritabali.com

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) di Bali, menjadi skala prioritas Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM). Namun, dari kedatangan tim Komnas HAM, menemukan banyak pelanggaran konstitutional serta hak demokratik saat pemilu. Parahnya, pelanggaran itu sebagian besar berada di daerah Denpasar.

Itu dikatakan Nur Kholis, anggota Komnas HAM Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan. Dalam penjelasannya kepada wartawan, ada beberapa tempat yang sangat rentan di Bali.

Pelanggaran konstitutional ini mendominasi masyarakat yang tidak bisa memilih. Seperti di rumah sakit Sanglah, lokalisasi pelacuran Denpasar, Bandara dan sebagainya.

â€œBanyak ditemukan masyarakat yang tidak bisa memilih,â€ ungkapnya, Rabu (8/7).

Penanggung jawab pemantauan pemilu Indonesia dari Komnas HAM pusat ini, mengungkapkan, dari pemantauan, seperti di RSUP Sanglah, ada sekitar 30 pasien yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS di seputar Sanglah. Tapi, pada akhirnya ditolak. Alasan penolakan, karena masyarakat tidak melengkapi identitas pribadi.

â€œSeperti tidak ada KTP,â€ bebernya.

Selain itu, di lokasi TPS lokalisasi pelacuran Padanggalak, Sanur. Disini pun, Komnas Ham, banyak menemukan pelanggaran lain.

â€œTidak ada TPS, meskipun ada, lokasinya jauh. Sehingga masyarakat tidak bisa menggunakan hak pilihnya,â€ imbuhnya.

Banyaknya penemuan ini, merupakan bentuk pelanggaran hak demokratik masyarakat yang tidak dipenuhi oleh pemerintah.

Sebaiknya, Pemerintah wajib mengakomodir hak masyarakat, masalah milih atau tidak milih, itu adalah hak masyarakat, yang terpenting adalah pemerintah menyediakan TPS dulu.

Bukan hanya persoalan tempat, tapi ada beberapa tempat yang rentan terjadinya pelanggaran hak konstitutional.

Ditegaskannya, pelanggaran terbanyak, berada di wilayah Denpasar. Tercatat, ada sekitar 60 -70 persen saja tingkat partisipasi masyarakat, sedangkan di tempat lain seperti Tabanan masih tinggi.

Lebih lanjut dikatakannya, pemantauan yang dilakukan tim Komnas Ham, serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Pemantauan rentan dilakukan di basis-basis tertentu.

Seperti di Makasar, Suku Baduy Jawa Barat , Sumatera Utara, Jawa Timur, Balikpapan dan Jakarta.

Hasil survey di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kerobokan. Dia mengatakan situasi pencontrengan pada Pemilihan Presiden ini berlangsung cukup baik dan lancar.

Tak ada pemilih yang dilanggar hak berdemokrasinya. Juga tidak ada pemilih yang mendapat intimidasi saat pencontrengan.

Peninjauan tersebut didasarkan pada pengalaman Pemilu Legislatif sebelumnya. Saat Pileg lalu banyak hak-hak pemilih yang diabaikan seperti tidak disediakan surat suara, pemilih tidak dilibatkan sejak awal serta tidak tersedianya TPS. (Spy)