Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Udayana IX Kolonel Arm Wing Handoko menegaskan TNI berjanji tidak akan mengarahkan dan mengintimidasi masyarakat untuk memilih salah satu calon presiden (Capres) dalam Pilpres nanti.

"Kami tidak akan pernah mengarahkan kepada masyarakat untuk memilih salah satu pasang capres. TNI juga tidak boleh melakukan intimidasi masyarakat karena satu capres berasal dari Kopassus TNI. Adanya indikasi 'black campaign' akan memberikan contoh tidak baik kepada masyarakat," kata Kolonel Arm Wing saat Temu Akrab dengan insan Pers di Warung Mina Denpasar, Selasa (24/6/2014).

Bagi, Kolonel Wing, sikap TNI itu sebagai bentuk komitmen TNI untuk selalu menjaga netralitas seperti yang tertuang dalam buku saku mulai dari tingkat perwira hingga Babinsa.‬

"Netralitas dari TN adalah harga mati yang tidak bisa di tawar-tawar lagi. Kalau ada oknum TNI yang mengarahkan atau melakukan intimidasi, itu merupakan suatu pelanggaran. Dan akan dikenakan sanksi sesuai apa yang sudah diatur Kodam Udayana," jelasnya.

Untuk itu, TNI menghimbau seluruh masyarakat dan purnawirawan TNI agar tidak membujuk dan merayu TNI untuk ikut dalam politik praktis. Selama ini, tutur Kolonel Wing, ada upaya menarik TNI agar ikut di dalam mengarahkan capres tertentu.

"Jangan seret kami ke politik praktis. Kita ingin menjaga demokrasi supaya lancar dan sehat. Kita akan lakukan dan tindak apabila ada oknum yang melanggar‬. Sanksi bagi TNI yang tidak netral akan ditindak sesuai pelanggaran yang dilakukan dan tergantung besar kecilnya pelanggaran," tegasnya.
‪‬
Selain netral dalam pilpres, TNI juga meminta satuannya agar tidak menggunakan fasilitas yang ada untuk berpolitik. Para capres dan pendukungnya dihimbau agar memberikan visi dan misi yang jelas kepada masyarakat‬, tanpa menjelekkan pasangan yang lain.
‪‬
"Silahkan memberikan visi dan misi yang jelas kepada masyarakat‬. Jangan cinta buta, kami tidak akan pernah mengarahkan‬ warga. Jangan ada upaya menarik-narik kami kembali, bagi kami TNI adalah harga mati‬.

Kita sudah instruksikan TNI tidak boleh berpolitik praktis, buku TNI sudah dibagikan beberapa tahun yang lalu," pungkasnya.