Lolak Dukung Ribuan Sopir Tolak Grab dan Uber Beroperasi di Bali
Kamis, 28 Januari 2016,
01:05 WITA
Follow
beritabali.com
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Aspirasi penolakan Grab dan Uber Taksi di Bali oleh Persatuan Sopir Taksi Bali (Persotab) bersama seluruh perwakilan Pengurus Asosiasi Sopir se-Bali direspon langsung oleh Anggota Komite II DPD RI Perwakilan Bali, I Kadek Arimbawa.
Menurut Kadek Arimbawa yang akrab disapa Lolak, sesuai aturan otonomi daerah Gubernur, Bupati dan Walikota berhak menutup operasional Grab maupun Uber di Bali. Seperti salah satu daerah di Jawa Barat juga sudah resmi menutup operasional Grab dan Uber Taksi aplikasi itu.
"Jadinya sudah sesuai dengan aspirasi sopir di Bali. Saya akan perjuangkan dari atas agar bisa bersinergi antara eksekutif dan legislatif di Bali. Kira-kira prosentasenya sudah 95 persen rekomendasi untuk melarang Grab dan Uber akan segera keluar," ujar Lolak di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Renon, Denpasar, Rabu (27/1/2016).
Anggota DPD RI dua periode itu mengaku mendukung aspirasi para sopir, karena dirasakan operasional Grab ataupun Uber di Bali sudah sangat meresahkan. Disamping lebih banyak sopir yang dirugikan, aplikasi online ini juga mengganggu ketenangan pariwisata Bali yang seharusnya bisa dilayani oleh jasa transportasi yang bisa bersaing dengan sehat.
"Seratus persen sebagai Anggota DPD RI yang membidangi perhubungan, pertanian, kelautan, SDM dan sekitar 14 kementerian lainnya, menyatakan menolak keberadaan Grab dan Uber di Bali. Karena kita menjual jasa harus menjaga keamanan dan service bagi pariwisata di Bali. Selain itu juga harus mendapat income dari pajak perusahaan yang legal ada di Bali," tandasnya.
Suami artis Dek Ulik ini juga berjanji akan mengawal penuh aspirasi para sopir di Bali ini. Ia bahkan mengaku sudah menghubungi Ketua DPRD Bali dan Gubernur Bali untuk diajak menyelesaikan persoalan ini.
"Pak Adi juga sudah jelas sikapnya. Sudah menyampaikan ke saya. Termasuk Pak Gubernur juga sama. Bila perlu akan dibuatkan keputusan Fraksi oleh Pak Koster (Ketua DPD PDIP Bali) agar lebih kuat. Tinggal sedikit saja keputusan menolak Grab dan Uber Taksi ini akan keluar. Jika minggu ini tidak juga ada keputusan yang keluar, baru kita akan keluarkan kekuatan kita. Untuk pertama kita tunggu sikap Pak Gubernur. Sesuai dengan undakan, ini baru undakan pertama. Selanjutnya kalo tidak bisa baru saya tunjukan kekuatan kita," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketut Witra mewakili aspirasi Asosiasi Sopir se-Bali, Ketua Persotab menyatakan sudah sepakat menolak Grab dan Uber tidak ada lagi di Bali. Apa yang diperjuangkan ini, sebagai aspirasi agar Uber dan Grab dilarang beroperasi di Bali. Pokok aspirasi tersebut, jika dalam satu minggu tidak ada keputusan Gubernur akan bersama-sama dengan Lolak ke Kantor Gubernur untuk menyampaikan aspirasi.
"Wakil rakyat di DPD RI (Lolak) sudah mau memperjuangkan aspirasi sehingga kita perlu anggota dewan seperti ini yang langsung merespon aspirasi para sopir. Karena selama ini belum ada yang mau merespon. Pak Lolak yang pertama memperjuangkan dan Pak Koster juga akan ikut mendukung. Jadinya tiga komponen sudah mendukung kita, termasuk Pak Adi Wiryatama," pungkasnya.
Sementara itu. Perwakilan Aspaba, I Nyoman Kantun Murjana alias Pak Mekel juga menyampaikan salah satu Anggota DPD RI sudah jelas-jelas mau berjuang. Seperti apa nantinya yang terjadi di lapangan, karena sebagai penyedia jasa transportasi sering mendapat permasalahan dari bisnis aplikasi Grab dan Uber ini. Maksimal minggu ini harus sudah ada keputusan Gubernur untuk melarang keberadaan Grab dan Uber Taksi ini.
"Selama ini Grab dan Uber sudah mengadu domba kita bersama sodara, seperti yang terjadi di Canggu yang tegas menolak Grab dan Uber. Selain itu juga sudah merusak harga pasar transportasi. Bayangkan saja dari Bandara ke Renon hanya 30 ribu rupiah, padahal beli bensin saja tidak cukup," jelasnya.
Berita Denpasar Terbaru
Reporter: bbn/rob
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
