DPRD Tabanan Geram APBD Terancam Defisit Rp41 M Karena Penurunan Target PAD
Senin, 6 Agustus 2018,
19:45 WITA
Follow
beritabali.com/ist
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, TABANAN.
Beritabali.com, Tabanan. DPRD Tabanan geram saat Pemkab Tabanan melaporkan bahwa APBD 2018 terancam defisit Rp41 miliar karena terjadi penurunan target Pendapatan Asli daerah (PAD) dari Rp409 miliar menjadi Rp340 miliar.
[pilihan-redaksi]
Seperti yang dilontarkan Ketua Fraksi PDIP I Nyoman Arnawa. Ia menilai ada yang salah dengan kinerja Pemkab Tabanan yang memang perlu dibenahi. Hal senada juga disampaikan dewan dari Fraksi Demokrat IGM Purnayasa. Ia sangat menyayangkan terjadinya penurunan PAD. “Di satu sisi prestasi yang dicapai gemilang namun APBD kita terpuruk,” tandasnya . Ia pun meminta eksekutif dalam hal ini Sekda dan jajaranya untuk menggenjot kinerja sehingga tercapainya target PAD.
Seperti yang dilontarkan Ketua Fraksi PDIP I Nyoman Arnawa. Ia menilai ada yang salah dengan kinerja Pemkab Tabanan yang memang perlu dibenahi. Hal senada juga disampaikan dewan dari Fraksi Demokrat IGM Purnayasa. Ia sangat menyayangkan terjadinya penurunan PAD. “Di satu sisi prestasi yang dicapai gemilang namun APBD kita terpuruk,” tandasnya . Ia pun meminta eksekutif dalam hal ini Sekda dan jajaranya untuk menggenjot kinerja sehingga tercapainya target PAD.
“Genjot pemberlakuan e-tiketing di DTW dan program yang tidak mendesak dipending,” tandasnya dalam rapat badan anggaran (Banggar) yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Tabanan, Senin (6/8).
I Wayan Sudiana juga menekankan hal serupa. Namun ia menilai kalau e-tiketing sudah diberlakukan di DTW Tanah Lot niscaya PAD akan terdongkrak. “Pemberlakuan e-tiketing dimulai bulan September, minimal bulan Oktober sudah kita ketahui peningkatan PAD,” tandasnya.
Begitu juga di bulan agustus baru akan dimulai pembayaran pajak masyarakat sehingga diakhir Desember baru bisa diketahui hasilnya. “Unit penghasil PAD saya harap jangan duduk di belakang kursi saja, apalagi menggandeng KPK. Cukup ajak kami di dewan untuk mencari solusi,” tadasnya.
Pernyataan pedas juga disampaikan Ketua Komisi III, I Wayan Lara yang menilai tidak tercapainya target PAD adalah cara berpikir mundur. “Dari awal tentukan target PAD sekian, karena tidak tercapai kemudian diturunkan, ini yang namanya kemunduran,” tandas Lara.
Ia juga menilai kinerja unit pengasil tidak maksimal. “Selama ini tidak ada komunikasi dengan kami di dewan untuk mencari solusi. Jangankan mundur, PAD stagnan pun sudah termasuk bermasalah,” sodoknya. Ia menegaskan sangat bosan dengan rapat rapat karena saat rapat hanya ada kulitnya saja tidak ada isinya.
Ketua Komisi I, I Putu Eka Putra Nurcahyadi lebih menyoroti pemisahan Bakeuda menjadi dua badan. “Karena pemisahan itu akan lebih fokus untuk mengurusi pendapatan daerah,” tandasnya. Berkaca juga dengan daerah lain, sebagian besar kabupaten di Bali sudah melakukan pemisahan Bakeuda menjadi dua badan. Sodokan keras juga disampaikan Gede Purnawan. Politisi PDIP asal Pupuan ini menilai PAD ini terburuk sepanjang sejarah. “Karena masih berkutat sama defisit.
Ia pun pernah menyampaikan tiga tahun lalu tentang E-tiketing namun sampai saat ini belum juga berjalan. Masalah DTW Bedugul juga sudah pernah disampaikannya beberapa tahun lalu. Namun kenayataanya tidak ada perbaikan. “Apakah kondisi ini disengaja atau tidak, itu perlu jawaban,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekda Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa menjelaskan terjadi penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2018 dari Rp409 miliar menjadi Rp340 miliar disebabkan beberapa faktor diantaranya reposisi dana Bos sebesar Rp43 miliar dan tidak tercapainya target Rp26 miliar, Silpa sebesar Rp35 miliar dengan selisih Rp15 Miliar. Dengan demikian terjadi defisit mencapai Rp41 miliar.
“Penurunan PAD ini juga disebabkan menurunnya pendapatan dari hotel yakni Pan Pasific yang sudah tutup karena sedang dalam tahap pembangunan,” jelas Wirna.
Begitu juga dari DTW Bedugul yang dulu dikelola oleh pihak ketiga, sekarang sudah tidak lagi jadi hasilnya nol ke pemda. Sedangkan dulu pemasukan dari DTW Bedugul pernah mencapai Rp1,5 miliar per tahunnya.
Rencananya, defisit ditutupi dengan anggaran di BRSUD Tabanan sebesar Rp13 miliar, bantuan dari provinsi Bali Rp10 miliar, dengan sisa defisit Rp18 miliar. Namun setelah ditelisik ternyata anggaran Rp 13 M di BRSUD Tabanan ternyata hanya boleh digunakan untuk membeli obat-obatan dan tidak boleh digunakan untuk pos anggaran kegiatan lain. “Jadi defisit anggaran menjadi Rp 31 Milyar,” jelas Wirna Ariwangsa.
[pilihan-redaksi2]
Kepala Badan keuangan daerah (Bakeuda) Tabanan Dewa Ayu Sri Budiarti mengatakan ada sejumlah faktor yang menjadi turunnya PAD terutama dari pajak hotel dan restoran. Sedangkan PAD dari DTW per bulannya mencapai Rp5-6 miliar. Pihaknya juga sudah bekerjasama dengan KPK guna meningkatkan PAD.
Kepala Badan keuangan daerah (Bakeuda) Tabanan Dewa Ayu Sri Budiarti mengatakan ada sejumlah faktor yang menjadi turunnya PAD terutama dari pajak hotel dan restoran. Sedangkan PAD dari DTW per bulannya mencapai Rp5-6 miliar. Pihaknya juga sudah bekerjasama dengan KPK guna meningkatkan PAD.
Rapat Banggar yang dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Ketut Suryadi didampingi dua Wakil Ketua Ni Made Meliani dan Nengah Sri Labantari dan anggota Banggar serta para ketua Komisi, dimulai pukul 11.00 Wita. Tampak juga hadir dalam rapat membahas KUA (Kebijakan Umum Anggaran) PPAS RAPBD 2019 dan APBD-P 2018 tersebut Sekda Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa, Bapelitbang IB Wiratmaja, Kepala Bakeuda Dewa Ayu Sri Budiarti dan beberapa pimpinan OPD. (bbn/nod/rob)
Berita Tabanan Terbaru
Reporter: bbn/nod
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
