Beritabali.com, Denpasar. Kurang lebih 200 orang melakukan aksi unjuk rasa dengan tajuk "Bali Tidak Diam" Senin (30/9) kembali digelar di seputaran lapangan Renon, Kota Denpasar. 

[pilihan-redaksi]
aksi tersebut beberapa peserta aksi membawa beberapa sepanduk serta poster dengan bertuliskan mulai dari, Reformasi dikorupsi, Cukup cinta yang buta jangan sampai elit ikutan buta, Stop teror dan kriminalisasi jurnalis, Nulis berita malah dipidana dan lainya.

Dalam kesempatan tersebut Humas Aksi dari Bali Tidak Diam, Made Aristya Kerta Setiawan, Senin,(30/9) di Lapangan timur Monumen Bajrashandi, Renon, Kota Denpasar, Bali menyampaikan, aksi ini adalah aksi yang diinisiasi murni karena keresahan atas diberangusnya hak-hak demokrasi di Indonesia saat ini. 

Aksi ini adalah aksi yang merepresentasikan rakyat luas karena disini, bukan hanya ada elemen mahasiswa, melainkan juga melibatkan buruh, seniman, jurnalis dan berbagai elemen masyarakat sipil lainnya. 

"Yang tergabung, rata-rata dalam aksi ini adalah mahasiswa dan masyarakat sipil yang lain. Kalau soal RKUHP kan kemarin sudah ditunda ya, tapi kita belum tahu apakah ada diagendakan atau tidak, akan tetapi yang jelas kita tetap menolak. Dengan bentuk yang sekarang kita tolak, walaupun dikatakan sudah ditunda, kita menolak," jelasnya.

Intinya mempertegas, karena ini juga periode terakhir sidang paripurna di DPR RI. Yang mana di hari ini ada 7 tuntutan.

 "Ini beberapa tuntutan yang kami sampaikan di hari ini mulai dari, Agar  Pemerintah dan jajarannya bertanggungjawab sepenuhnya atas penderitaan rakyat Indonesia dan tanpa syarat untuk memenuhi tuntutan. 

Adapun tuntutan tersebut seperti, menolak RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan; Mendesak Pembatalan UU KPK dan UU SDA; Mendesak Disahkannya RUU PKS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Batalkan Pimpinan KPK bermasalah pilihan DPR, Tolak TNI & Polri Menempati Jabatan Sipil, Stop Militerisme di Papua dan Daerah Lain, Bebaskan Tahanan Politik Papua.
 
[pilihan-redaksi2]
era usut pelaku kekerasan dan menghalang-halangi kerja jurnalis hentikan intimidasi dan kriminalisasi jurnalis, pegiat HAM, dan aktivis, Hentikan Pembakaran Hutan di Kalimantan dan Sumatera yang Dilakukan oleh Korporasi, dan Pidanakan Korporasi Pembakar Hutan, serta Cabut Izinnya serta tuntaskan Pelanggaran HAM dan Adili Penjahat HAM, termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaa dan pulihkan hak-hak korban segera," paparnya.

Selain itu seruan kepada rakyat untuk terus bersatu dan membantu masyarakat korban asap di Kalimantan dan Sumatera yang semakin menderita dengan bantuan sesuai kebutuhan. Sembari Dia berharap, kondisi negera bisa baik-baik saja. Jangan sampai ada polemik yang timbul sehingga, menyebabkan massa melakukan aksi besar-besaran. 

"Saya rasa Pemerintah dan DPR hatinya kurang terketuk, sampai ada korban bahkan ada yang meninggal. Tentu harapannya situasi lebih dewasa lah, kondisi politik lebih tenang dan dewasa serta tidak seperti saat ini," tutupnya (bbn/aga)