Muhamaad Ashari (42), perbekel Celukan Bawang non-aktif,  di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan (15 bulan) oleh Majelis hakim.

Dia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menguntungkan diri sendiri dan menyalahgunakan wewenang dalam mengelola keuangan desa dalam kurun waktu tahun 2014 dan 2015 yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 194 juta lebih. 

Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Wayan Genip,SH yakni 1 tahun dan 10 bulan penjara, dan denda sebesar Rp 50 juta yang bisa diganti dengan 6 bulan kurungan. 

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebesar Rp 50 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti 6 bulan kurungan," ketok palu hakim Esthar Oktvi,SH.MH yang memimpin jalannya persidangan.

Majelis hakim juga mewajibkan terdakwa untuk membayar uang penganti kerugian sebesar Rp 39.160.000. Dimana, uang kerugian yang dinikmati terdakwa tersebut sudah dibayarkan terdakwa melalui penitipan di Kejaksaan. 

Merespon putusan ini, baik terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya maupun tim JPU Kejari Buleleng  memilih pikir-pikir selama 7 hari. 

Dalam dakwaan JPU, kasus ini berawat saat kantor perbekel yang berlokasi di Banjar Pungkukan terpaksa dipindahkan karena masuk wilayah Pembangunan PLTU Celukanbawang yang dilaksanakan oleh PT General Enrgy Bali (PT GEB). 

Sehingga kantor perbekel mendapat ganti rugi sebesar Rp 1,2 miliar untuk membangun kantor Perbekel Celukanbawang yang baru.

Untuk mencairkan dana ganti rugi tersebut, terdakwa selaku Perbekel Celukan Bawang yang dilantik pada 11 Desember 2013 membuka rekening Bank Mandiri atas nama Muhammad Ashari.  
Selanjutnya, PT PT General Enrgy Bali (PT GEB) melalui China Huadian Enggineering Co.Ltd mentransfer uang secara bertahap. Dengan rincian, pada Januari 2014 sebesar Rp 540 juta, Februari 2014 Rp 540 juta, April 2015 sebesar Rp 120 juta. 

Setelah menerima dana tersebut, terdakwa tidak menyetorkannya ke Bendehara Desa Celukan Bawang dan penerimaan serta pengunaannya tidak masuk dalam APBDesa tahun 2014 dan 2015.
Dana tersebut langsung digunakan terdakwa untuk pembayaran pembangunan gedung kantor sebesar Rp 1 milliar kepada Abdul Aziz selaku rekanan, pembayaran untuk pengeluaran ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Agus Adhan sebesar Rp 80 juta, dan dana Rp 120 juta yang diterima tahun 2015 digunakan untuk pembelian barang atau peralatan kantor Desa Celukan Bawang. 

"Bahwa dana ganti rugi Pembangunan Gedung kantor Desa Celukan Bawang yang baru diterima terdakwa tersebut merupakan pendapatan desa yang seharusnya dilaksanakan melalui rekening desa, namun penerimaan dana tersebut melalui rekening terdakwa dan tidak disetorkan ke rekening desa serta tidak dicatat dalam APBDes," beber JPU dalam dakwaannya. 

Akibatnya, dalam pembangunan gedung kantor Desa Celukanan Bawang yang baru tersebut terdakwa membayar melebihi yang seharusnya. Dimana, Abdul Aziz selaku Direktur CV Hikmah Lagas tidak melaksanakan sesuai RAB dan surat perjanian kontrak dengan nilai fisik yang dikerjakan hanya Rp 844.625.529. Sehingga perbuatan terdakwa menambah kekayaan bagi Aziz sebesar Rp 155.374.470.

Masih dalam dakwaan JPU, pun uang pengeluaran ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Agus Adhan juga melebihi dari pembayaran dan dianggap menambah harta Agus Adhan sebesar Rp 28.900.000. 

Selain itu, dana untuk membeli peralatan kantor desa juga hanya mencapai Rp 109.740.000 sedangkan sisanya Rp 10.260.000 masuk ke kantong pribadi terdakwa dan barang-barang yang dibeli terdakwa itu tidak dicatat sebagai aset Desa Celukan Bawang.

"Akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 194.534.470 dengan rincian pada tahun 2014 sebesar Rp 184.274.470 dan tahun 2015 sebesar Rp 10.260.000," sebut JPU Kejari Buleleng