Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Bali menggelar rapat kerja daerah (Rakerda) 2020 di salah satu hotel, kawasan Sanur, Denpasar, Selasa (10/3). 

[pilihan-redaksi]
Rakorda tersebut merupakan lanjutan dari rapat kerja nasional (Rakornas) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) di BKKBN Pusat, Jakarta, Februari lalu.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo yang diwakili Direktur Jalur Swasta BKKBN drg. Widwiono, menjelaskan, tema rakornas dan rakorda di seluruh daerah harus selaras dengan visi BKKBN yakni, "Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang Guna Mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong".

Karenanya, tema yang relevan digelorakan pada rakernas dan rakorda tingkat satu dan dua harus menyasar kaum milenial. 

"Rakorda di masing-masing daerah ini bertujuan memastikan sinkronisasi tema nasinal dan daerah, yakni Bangga Kencana di Era Milenial Menuju Indonesia Maju," terang Widwiono.

Selain itu, rakorda juga bertujuan menyegarkan komitmen BKKBN, peran serta pemerintah dan seluruh stakeholder dalam peningkatan akses program Banggakencana. Banggakencana merupakan 'rebranding' dari Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sebelumnya, yang dinilai kurang familiar di masyarakat.

Ia tak menampik, Program Banggakencana tahun 2019 masih di bawah target. Angka kelahiran total 15-45 tahun baru mencapai 2,45 persen per-WUS, dari target 2,28 yang ditetapkan. Angka putus kontrasepsi, kebutuhan ber-KB, dan angka pemakaian alat kontrasepsi modern juga belum memenuhi target. Sehingga BKKBN memiliki pekerjaan rumah (PR) yang tidak mudah, namun bisa dicapai jika semua sektor bekerja sama dengan baik.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bali Wayan Koster yang diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesra, Setda Provinsi Bali Gede Indra Dewa Putra, menuturkan, rakorda adalah momentum refleksi sekaligus menumbuhkan harapan dan keyakinan, bahwa Bali mampu menciptakan Sumber Daya Manusia yang unggul, yaitu manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 

Tidak ada seorang pun yang boleh tertinggal dari akses layanan dasar dan perlindungan sosial. Sumber daya manusia ini akan menjadi kekuatan kita menyongsong Indonesia Negara Maju 2045. 

Indonesia yang telah keluar dari jebakan pendapatan menengah sehingga siap menuju negara maju, mandiri, adil dan makmur diawali dari Bali, sebagai provinsi yang kecil namun sudah terkenal di seluruh dunia melalui pariwisata adat dan budayanya.

Ia berharap, di tahun 2020 program pemerintah Provinsi Bali yang mencakup bidang Pangan, Sandang dan Papan, Kesehatan dan pendidikan, Jaminan sosial dan ketenagakerjaan, Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya dan Pariwisata, yang dipolakan dan diintegrasikan di seluruh Bali termasuk Bangga kencana di Provinsi Bali sesuai konsep program kampung KB yang telah dilaksanakan oleh jajaran BKKBN Bali bersama mitra kerjanya.

"Program prioritas pemerintah Provinsi Bali mendapatkan hasil yang optimal, jika BKKBN  dapat memastikan bahwa pertumbuhan penduduk kita akan terus seimbang antara kuantitas dan kualitas menuju Nangun Sat Kerthi Loka Bali," ujar Indra Putra menyampaikan pesan Gubernur Koster.

Dengan pertumbuhan yang seimbang, lanjut dia, maka pintu bonus demografi semakin terbuka lebar dan Bali bisa memanfaatkannya untuk tujuan pembangunan. 

"Kerja keras BKKBN Bali beserta tim, sangat saya harapkan untuk susksesnya ke 5 program tersebut di atas. Saya sangat mengapresiasi perubahan/rebranding yang dilakukan oleh BKKBN Pusat terkait dengan perencanaan keluarga. 'Berencana itu Keren'," lanjutnya.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, harus memiliki fondasi yang kuat. Oleh karena itu seluruh remaja/calon pasangan muda dalam membentuk keluarga, tentunya harus dipersiapkan dengan penuh pemikiran dan perencanaan sehingga keluarga-keluarga yang dibentuk menjadi keluarga yang sejahtera.

Kegiatan dihadiri Plt BKKBN Perwakilan Bali I Made Arnawa, Bappeda Provinsi Bali, OPD terkait seluruh Bali dan seluruh stakeholder BKKBN.