Saat ini Indonesia membutuhkan kewaspadaan dan literasi informasi dalam penanganan radikalisme. 

Literasi informasi ini harus sampai ke desa, dengan melibatkan aparatur desa. Ketahanan informasi perlu terus diperkuat. Pasalnya, terorisme kerap dilakukan oleh pelaku tunggal bukan organisasi. Akibat masifnya informasi sesat yang menggunakan isu agama dan lainnya.

"Oleh karena itu ketahanan informasi NTB perlu terus diperkuat. Selain nilai agama, cinta tanah air juga harus dirawat," demikian dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ('), Komjen Pol Boy Rafli Amar, dalam kegiatan literasi informasi bagi aparat desa, di Killa Senggigi Hotel, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) Kamis (12/11). 

Mantan Kadiv Humas Polri Polri ini menjelaskan, karakteristik radikalisme selama ini kerap mengangkat isu agama selain propaganda. Seperti ISIS yang tetap merebak. Selain itu gerakan radikalisme dari mereka yang terpapar konflik Suriah juga terus teridentifikasi. 

"Tercatat 1.200 orang Indonesia yang pernah ke Suriah dan kembali ke Indonesia terus dilakukan program deradikalisasi," ujar Boy Rafli Amar.  

Mantan Kapolda Papua ini mengungkapkan, bahwa saat ini sasaran radikalisme yakni pemuda dan pesantren. Sehingga membutuhkan peran semua pihak, untuk memberikan pemahaman tentang propaganda radikalisme. Yang didapat melalui media sosial maupun muatan Informasi dari tokoh pesantren.

Wakil Gubernur, NTB Dr Hajah Sitti Rohmi Djalillah yang hadir di acara ini, menjelaskan cara humanis menyikapi maraknya propaganda radikalisme. Pasalnya, Informasi yang keliru kerap menyesatkan masyarakat. Karena pemahaman yang tidak utuh tentang agama dan isu lain yang mengancam keutuhan berbangsa.

"Di tengah ribuan perbedaan NTB, informasi yang  utuh bisa mengubah perilaku radikalisme," kata Wakil Gubernur. 

Bahwa kesadaran mereka yang terpapar harus datang dari diri mereka sendiri. Di sisi lain, program pencegahan dan deradikalisasi di NTB oleh Ketua Forum Pencegahan Terorisme (FKPT) NTB, DR HL Syafi'i  dinilai berjalan dengan baik. 

Selain peta daerah rawan radikalisme seperti Dompu, Bima dan Kota Bima. Tahun depan akan mulai melakukan program yang sama di kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok Timur.

Kegiatan literasi informasi dalam penanganan radikalisme ini, juga diikuti perwakilan Danrem 162/Wira Bhakti, perwakilan Polda NTB, tokoh masyarakat, agama, Bhabinkamtibmas, dan perwakilan pemuda as pulau Lombok. Kegiatan serupa juga diselenggarakan di pulau Sumbawa seperti Bima, Dompu, Kabupaten Sumbawa dan KSB.