Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio mengungkapkan pendapatnya soal wacana travel bubble atau gelembung perjalanan yang disepakati negara-negara di ASEAN.

Menurut Wishnutama, pembukaan kembali destinasi wisata memerlukan sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait. Ia mengatakan pihaknya bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait sedang menyiapkan destinasi wisata agar bisa dibuka kembali untuk wisatawan mancanegara (wisman).

"Membuka kembali destinasi wisata terlebih lagi untuk perbatasan internasional atau menerima wisawatan mancanegara tidak sesederhana mengatakannya, kompleksitasnya cukup tinggi, begitu juga kalau kita bicara travel bubble. Diperlukan upaya bilateral untuk menghasilkan kesepakatan antar-dua negara terkait, seperti menerapkan standar protokol kesehatan yang sama," kata Wishnutama dalam jumpa pers Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di Westin Resort, Nusa Dua, Bali, Kamis, 26 November 2020 dikutip dari Liputan6.com.

Koordinasi yang dilakukan Kemenparekraf di antaranya meliputi Kementerian PUPR dalam hal membangun infrastruktur dan Kementerian Perhubungan dalam penyiapan akomodasi terkait kapasitas kursi penumpang. Kemenparekraf juga berkoordinasi dengan Polri untuk memperkuat keamanan dan keselamatan melalui polisi pariwisata.

Selain itu, Menparekraf juga akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Menteri BUMN untuk membahas rencana dibuka kembalinya destinasi wisata di Bali bagi wisatawan mancanegara. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Putu Astawa, mengaku Bali sedang berupaya menekan angka penularan COVID-19.

"Bali telah menerapkan protokol kesehatan sejak Juli 2020, bekerja sama dengan industri-industri yang kebetulan sudah memiliki sertifikat LSU, hal ini dilakukan untuk meningkatkan rasa aman dan percaya bagi wisatawan," kata Putu.

Putu Astawa juga mengatakan Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata, karena bisa menampung 1,245 juta tenaga kerja. Selain itu, pariwisata juga menghasilkan devisa dan memberikan jumlah kunjungan wisatawan yang cukup tinggi. 

"Sehingga diperlukan analisis kajian secara selektif, terbatas, dan bertahap untuk melakukan reopening destinasi wisata," kata Putu.
 
Wishnutama juga mengatakan, kondisi pandemi merupakan momentum yang tepat untuk mengatur ulang strategi dalam membuat pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi lebih baik. Ia menekankan soal perubahan pola pikir pariwisata dari quantity tourism ke quality tourism sebagai titik tolak.

"Salah satu syarat dasar dalam membangun quality tourism, yaitu infrastruktur, tapi tidak berhenti di infrastruktur saja, namun konektivitas, aviasi juga pemasaran," kata Wishnutama.

Selain itu, daya tarik pariwisata juga perlu diperhatikan. Untuk menciptakan keunikan di sebuah destinasi artinya budaya harus dipertahankan, bahkan diperkuat, sehingga wisatawan yang datang harus bisa merasakan budaya yang beragam.

Wishnutama juga menyebut yang tidak kalah penting adalah menggunakan kemajuan teknologi big data untuk mempelajari tren dan behaviour wisatawan sehingga dapat menyesuaikan strategi, daya tarik, dan pemasaran. 

"Sehingga dampak dari quality tourism ini akan luar biasa, membuat wisatawan menjadi lebih betah tinggal di destinasi, membuat lama tinggal lebih lama, dan spending lebih banyak. Masyarakat akan betul-betul merasakan dampak ekonomi yang tinggi," kata dia.