Dalam Laporan Hasil Kerja Badan Anggaran DPRD Tabanan pada Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) TA 2024, Kamis (10/8), DPRD Tabanan sepakat memasang target PAD Tabanan sebesar Rp564 Miliar, atau naik Rp64 Miliar jika dibandingkan dengan APBD Induk tahun 2023.

Adanya kenaikan target ini, disebutkan Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga menyebutkan peningkatan target ini sudah sesuai dengan pengalokasian arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Tabanan mengacu pada kebijakan pusat dengan meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, produktif, dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk percepatan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai prioritas utama yang disesuaikan dengan rencana kebutuhan Perangkat Daerah.

"Adapun orientasi dalam pengoptimalan pendapatan daerah khususnya sektor pajak daerah dan retribusi daerah melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penerapan teknologi informasi dan melibatkan instansi lain beserta unsur pemerintahan terbawah disetiap Kecamatan dan Desa dalam pemungutannya, serta selektif dalam penggunaan anggaran termasuk pemanfaatan dan peningkatan potensi aset Pemerintah Daerah didalam menunjang optimalisasi PAD Tabanan," jelasnya. 

Sedangkan untuk belanja infrastruktur terkait sarana dan prasaran umum sebagai penunjang optimalisasi potensi-potensi aset daerah maupun kawasan yang memiliki potensi dalam mendongkrak PAD Tabanan, agar menjadi prioritas utama guna menciptakan peluang investasi di masa depan sehingga pertumbuhan ekonomi daerah meningkat. 

Badan Anggaran mengharapkan TAPD Kabupaten Tabanan mengakomodir perencanaan anggaran di Rancangan KUA dan Rancangan PPAS TA. 2024 khususnya terkait kebencanaan mengingat Kabupaten Tabanan rentan terhadap bencana alam, renovasi gedung perangkat daerah yang sudah mengalami rusak berat serta alokasi anggaran terhadap gaji dan tunjangan bagi tenaga P3K baik dibidang pendidikan dan kesehatan yang telah lulus dalam rekruitmen P3K.

"Untuk itu, kami mohon keseriusan dan kesungguhan eksekutif untuk mewujudkan apa yang sudah menjadi komitmen bersama dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Efektivitas dan Efisiensi Belanja Daerah," ujar Dirga.