Calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo menyatakan siap membahas konflik Wadas di debat pilpres keempat yang akan diselenggarakan nanti malam, Minggu (21/1).

Menurut Ganjar, ajang debat pilpres keempat nanti sekaligus dapat menjadi klarifikasi terkait permasalahan di Wadas yang kerap dikaitkan dengan Ganjar.

"Sebaiknya dibahas. Ini akan jadi ajang klarifikasi," ujar Ganjar melalui keterangan resmi yang diterima oleh CNNIndonesia.com, Minggu (21/1).

Ganjar menegaskan, proyek yang dipermasalahkan adalah mandat langsung dari Presiden Joko Widodo melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ia menolak jika pertanggungjawabkan penambangan batu di Wadas adalah proyek provinsi Jawa Tengah yang dipimpinnya sebelum mencalonkan diri sebagai capres. Namun, Ganjar memastikan bakal tetap menyikapi permasalahan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab.

"Proyek yang menjadi akar persoalan merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo," cetus Ganjar.

"Saya selesaikan meskipun itu bukan program Pemprov. Karena kami dilatih bertanggung jawab. Dan selesai. Insyaallah selesai," sambungnya.

Ganjar mengatakan, penuntasan kasus Wadas harus memprioritaskan dialog dengan warga. Ia juga mengajukan permohonan maaf kepada warga dan mengimbau untuk bermusyawarah dalam menuntaskan problem terkait.

"Dialog, menurut saya, menjadi sesuatu yang penting agar seluruh kekuatan yang ada di sana, agar seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan," ungkap Ganjar.

Kepada rakyat di sekitar Wadas, ia berharap agar tidak adanya sikap "saling menyakiti hati perasaan warga." Ia berharap usai rakyat mendapatkan uang ganti rugi, kompensasi tersebut dapat ditukar menjadi "tanah atau rumah pengganti."

Sementara itu, dalam keterangan yang sama, cawapres paslon 03 Mahfud MD memastikan tidak ada pelanggaran HAM yang terjadi dalam penanganan konflik Wadas.

Menurut Mahfud, Komnas HAM telah memberikan konfirmasi bahwa seluruh prosedur terkait proyek di Wadas telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

"Laporan Komnas HAM yang resmi, tertulis, dan diumumkan ke publik dengan tegas menyebutkan Wadas itu tidak ada pelanggaran HAM," kata Mahfud.

"Kalau tidak percaya, tanya saja ke Komnas HAM," imbuhnya.

Senada dengan Ganjar, Mahfud juga sangat terbuka apabila permasalahan konflik Wadas dapat dibahas dalam debat pilpres keempat.

"Silakan saja kalau mau dibahas dalam debat nanti. Memang kenapa kalau mau ditanya? Bagus juga," kata Mahfud.

Debat keempat akan dilaksanakan pada Minggu, 21 Januari 2024 mendatang. Pada debat ini, para cawapres, yakni Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD yang bakal unjuk gigi.

Tema debat yang diusung adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.

Sebelumnya warga Wadas yang tergabung dalam Gempa Dewa atau Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas sejak awal sudah menolak lokasi tambang di Wadas karena mengancam pekerjaan warga sebagai petani.

Aktivitas tambang di perbukitan bagian atas dinilai berpotensi memicu bencana seperti banjir, tanah longsor, dan hilangnya sumber air.

Dengan kondisi yang telah disuarakan itu, pemerintah tetap tak bergeming dan terus memaksa warga menyerahkan tanahnya untuk areal tambang seluas 114 hektar.(sumber: cnnindonesia.com)