Koalisi Bantuan Hukum (KBH) Untuk Demokrasi menanggapi soal pernyataan Humas Polda Bali yang mengatakan agenda the People's Water Forum (PWF) tidak memiliki izin dari Kepolisian.

Perwakilan KBH Catur Agung Prasetyo, Rabu,(29/5/2024) mengatakan hal tersebut jelas keliru dan justru cenderung menyesatkan publik, karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Merespons pernyataan Humas Polda Bali diatas, kami menegaskan bahwa kegiatan the People's Water Forum (PWF) 2024 merupakan rangkaian diskusi akademik, yang dilakukan secara tertutup, di ruangan tertutup, dan dihadiri oleh peserta yang sangat terbatas tanpa melakukan kegiatan di tempat umum, jalan, maupun menimbulkan keramaian," paparnya.

Menurut Dirinya Kegiatan dilakukan sama hal nya dengan kegiatan seminar, perkuliahan, maupun diskusi-diskusi akademik. Oleh karena itu jelas tidak memerlukan adanya izin dari Kepolisian.

"Simpulan tersebut kami dasarkan karena, merujuk pada ketentuan hukum berlaku. Pertama, UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memandatkan adanya surat pemberitahuan kepada kepolisian apabila hendak mengadakan aktivitas penyampaian pendapat di muka umum, yang meliputi: unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan atau mimbar bebas. Faktanya, agenda PWF 2024 bukanlah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum," paparnya.

Dirinya melanjutkan, Kedua, apabila merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, disebutkan bahwa izin dari kepolisian hanya wajib dimiliki terhadap kegiatan keramaian umum, dan kegiatan masyarakat lainnya, serta kegiatan politik. 

Adapun Pasal 3 PP 60/2017 menjelaskan secara terang bahwa, dimaksud kegiatan keramaian umum adalah bentuk kegiatan yang meliputi,  keramaian, tontonan untuk umum, dan arak-arakan di jalan umum.

Selanjutnya, yang disebut sebagai kegiatan masyarakat lainnya dalam ketentuan PP 60/2017 meliputi kegiatan yang dapat membahayakan keamanan umum. 

"Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan PWF 2024 bukan kegiatan keramaian, bukan merupakan tontonan untuk umum, dan tidak melakukan arak-arakan di jalan umum, karena hanya dilakukan sscara terbatas, dan dilakukan secara tertutup, bukan di jalan umum," katanya.

Dirinya menyampaikan, Oleh karena itu, apabila mencermati uraian landasan hukum diatas, dan setelah membandingkan dengan sifat dari kegiatan People Water Forum yang tertutup, terbatas, dan tidak dilakukan di tempat umum atau jalan, maka, tepat untuk mengatakan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Humas Polda Bali adalah keliru dan menyesatkan karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Justru patut ditanyakan kepada Polda Bali adalah, apakah mereka melakukan tugas serta kewenangannya untuk menjaga Kamtibmas sebagaimana dimandatkan dalam UU No.2 2002 saat berlangsungnya kegiatan PWF 2024?  Pasalnya saat PWF 2024, kepolisian tidak bertindak apapun untuk menjaga hak konstitusional peserta yang berdiskusi didalam Hotel Oranjje. Termasuk Kepolisian tidak bertindak atas peristiwa intimidasi, teror, penyerangan, kekerasan fisik, hingga pengepungan yang membuat terampasnya kemerdekaan pihak yang terisolasi didalam Hotel Oranjje," bebernya.

Pihaknya mendesak agar, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Polda Bali untuk menerima semua laporan dugaan tindak pidana yang diajukan. Termasuk diantaranya adalah laporan dugaan tindak pidana perampasan kemerdekaan. 

Terlebih pada dasarnya Kepolisian dilarang untuk menolak atau mengabaikan laporan yang masuk, Polda Bali untuk segera menindaklanjuti semua laporan dugaan tindak pidana yang diajukan oleh peserta dan panitia PWF 2024, sekaligus melakukan penegakan hukum yang komprehensif. Termasuk diantaranya mengusut dugaan keterlibatan pejabat dan atau aparat negara dalam peristiwa pelanggaran hak konstitusional panitia dan peserta PWF 2024, Komnas HAM segera melakukan pengusutan mengenai mobilisasi massa represif yang diduga dilakukan oleh pejabat dan/atau aparat Pemerintah di PWF 2024 serta Mendesak Pemerintah Republik Indonesia agar menjamin dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat melakukan kritik tanpa ada pembungkaman dan intimidasi dari siapapun.