Sejumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dipecah hingga memiliki 48 kementerian. Bertambah 14 kementerian dari kabinet pemerintahan Jokowi.

Imbas penambahan kementerian ini, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto mengatakan sebanyak 229.901 aparatur sipil negara (ASN) akan dialihkan.

"Berdasarkan penambahan instansi yang dibentuk oleh Kabinet Merah Putih, maka dapat diprediksi jumlah ASN yang akan dialihkan sebanyak 229.901 pegawai negeri sipil (PNS) dan PPP3," ucap Haryomo dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10).

Adapun rincian ASN yang dialihkan, yakni untuk Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi sebanyak 2.072 ASN; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 64.879 ASN.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sejumlah 453 ASN; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebanyak 710 ASN; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 19.545 ASN.

Kemudian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 2.256 ASN; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 22.202 ASN; dan yang terakhir, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan jumlah ASN sebanyak 117.784 ASN.

Salah satu ASN yang bekerja di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di periode sebelumnya, Rio (bukan nama sebenarnya) menyambut positif Kemenparekraf yang dipecah di periode pemerintahan saat ini.

Menurutnya, saat Badan Ekonomi Kreatif digabung ke Kementerian Pariwasata, fokus kementerian menjadi terbelah. Saat itu juga hanya ada satu kedeputian yang fokus di bidang ekonomi kreatif.

"Karena Bekraf yang baru bergabung di 2019, akhirnya Bekraf yang menyesuaikan, di struktur, Bekraf nampak sempit ruang lingkupnya, kalau di struktur dia cuma ada di satu kedeputian, yang khusus tangani ekonomi kreatif itu satu deputi," kata Rio saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (29/10).

Dengan kementerian pariwisata yang dipisah dengan ekonomi kreatif saat ini, ia menilai masing-masing akan fokus mengurus bidangnya.

"Ketika dipecah gini kan bisa fokus ke masing-masing kembali. Poin utamanya fokus, akan ada struktur organisasi yang lebih fokus urus ini dibanding ketika digabungkan," katanya.

Rio mengaku siap jika terdampak kebijakan pengalihan ASN. Ia mengatakan belum lama ini, juga ada pemetaan ASN di internal kementeriannya.

"Kita sebagai ASN pasti harus siap, itu kan konsekuensi ketika kita masuk harus siap ditempatkan dimana saja. Di internal ada penjaringan pendapat, selama ini bekerjanya lebih di ruang lingkup yang mana, ekonomi kreatif atau pariwisata, udah ada survei internal," ujarnya.

ASN lain dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kini juga dipecah, Fahmi (bukan nama sebenarnya) juga siap dengan kebijakan pengalihan ASN imbas bertambahnya kementerian ini.

"Siap enggak siap harus siap, termasuk pindah ke IKN," kata Fahmi. (sumber: cnnindonesia.com)