Berbagai proyek yang dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kehidupan nelayan dinilai gagal oleh DPRD Jembrana. Pasalnya proyek-proyek tersebut masih belum bisa bermanfaat bagi warga pesisir khususnya nelayan bahkan terkesan gagal.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Komisi C DPRD Jembrana, Iskandar Alfan, dalam rapat kerja dengan eksekutif, Rabu (17/9). Menurut Iskandar proyek pembelian 7 unit kapal Jimbarsegara dengan nilai milyaran rupiah ini awalnya untuk nelayan di Jembrana. Namun setelah beroperasi kapal-kapal itu tidak menghasilkan keuntungan sehingga parkir di Muara Perancak.

"Kemudian Pemkab mengeluarkan kebijakan untuk mengontrakkannya kepada pihak ketiga sehingga melenceng dari perencanaan awal," ujarnya. Lanjut Iskandar, hal ini karena masyarakat pesisir tidak mampu menyewanya dan oleh Pemkab dikontrakan ke pihak ketiga. "Lantas untuk dibeli mahal-mahal kalau untuk dikontrakan. Pemkab kan bukan investor," ujarnya.

Iskandar juga menilai, proyek Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Muara Perancak gagal. Menurutnya, sejak 8 bulan lalu, SPBN tersebut belum beroperasi maksimal dan malah beralih fungsi menjadi kedai pesisir. Malahan, SPBN Perancak membeli solar dengan drum di SPBN Pengambengan yang kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.

"Dengan kondisi ini bagaimana bisa membantu nelayan," ungkapnya. Lanjut Iskandar, Koperasi Jimbarwana Mandiri yang mengelola dana hibah dari Departemen Perikanan dan Kelautan sebesar Rp. 2,5 milyar juga tidak banyak manfaatnya. Pasalnya dana yang cair tahun 2003 lalu lebih banyak dimanfaatkan oleh pengurus-pengurus koperasi itu dibanding masyarakat pesisir.

"Bunga pinjaman lebih tinggi dari bank dan masyarakat kalau mau pinjam sering tidak dilayani. Kemungkinan ini terjadi karena dana habis dipinjam lewat jalan belakang oleh pengurusnya yang besarannya mencapai Rp. 50 juta sampai Rp. 100 juta," terangnya. Iskandar menegaskan agar semua proyek yang tidak jalan tersebut dikaji ulang. "Karena gagal, proyek itu memang harus dikaji ulang," tandasnya.

Sementara itu, I Made Widanayasa staf teknis Bidang Perikanan Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan (Perkutut) Jembrana mengatakan agar kapal-kapal Jimbarsegara tersebut tidak parkir, Pemkab memang mengontrakkannya 3 kapal kepada pihak ketiga. Sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk kapal latih dan ada yang sewaktu-waktu disewa oleh instansi lain. "Sewanya per unit Rp. 60 rupiah setahun,"ujarnya.

Untuk SPBN Perancak, Widanayasa mengatakan SPBN itu sudah beroperasi sejak 11 September lalu dan BBM yang dijualnya langsung didrop dengan mobil tangki bukan membeli dengan drum. "Kalau tidak percaya silahkan dicek langsung," tandasnya. Mengenai galangan kapal di Pengambengan, Widanayasa mengaku memang masih belum beroperasi karena pantainya masih dangkal sehingga tidak bisa dilewati kapal berbobot 50 gros ton keatas. "Kita sudah ajukan ke Dirjen supaya program itu dilanjutkan dan tahun depan sudah bisa beroperasi," ujarnya.

Kadis Peridagkop Made Sudantra selaku Pembina Koperasi di Jembrana menambahkan terkait Koperasi Jimbarwana Mandiri, pihaknya sudah menghimbau agar bunga tersebut diturunkan dari 3 persen menjadi 2 persen. "Namun karena hal itu merupakan kesepakatan anggota maka bunganya tetap lebih besar dari bank," ujarnya. Lanjut Sudantra, pihaknya juga sudah menurunkan tim untuk melakukan uadit dan evalusi di Koperasi Jimbarwana Mandiri. (dey)