Rusaknya belasan ribu hektar hutan Jembrana betul-betul membuat Bupati Jembrana, I Gede Winasa geram. Orang nomor satu di Bumi Makepung ini memutuskan untuk merevitalisasi program zero visit to forest dengan menempatkan sejumlah aparat untuk menjaga pintu masuk hutan. 

Persoalan hutan merupakan masalah mendasar yang harus segera ditangani sehingga perlu melibatkan bendesa desa pakraman pendamping hutan, ujar Winasa saat memberikan pengarahan kepada seluruh bendesa di Ruang Rapat Jimbarwana, Selasa (2/2).

Untuk mengintensifkan pengamanan hutan, Winasa merevitalisasi program zero visit to forest dengan melibatkan lembaga adat. Revitalisasi program ini saya lakukan karena sudah bermilyar-milyar dana dihabiskan untuk menangani hutan tapi belum ada hasilnya.

Dengan program ini siapapun dilarang keluar masuk hutan,” tegasnya. Dengan kebijakan ini, Winasa meminta bendesa agar mentaati regulasi yang telah dibuat dalam bentuk awig-awig.

Regulasi tanpa adanya penindakan akan hambar,” tandasnya. Teknis pengawasan pelaksanan kebijakan zero visit to forest, imbuh Winasa, dilakukan dengan menjaga titik-titik pintu masuk
hutan oleh aparat Satpol PP, krama desa, krama desa pakraman dan krama subak yang merupakan penyanding hutan.

Satu titik jaga diisi oleh dua aparat Pol PP, satu krama desa, satu krama desa pakraman dan satu krama subak yang bertugas mengawasi hutan Jembrana selama 24 jam, terangnya. Jika nantinya dalam perjalanan ditemukan adanya kasus pembalakan liar, Winasa meminta agar penjaga pos menghubungi base camp melalu perangkat komunikasi yang telah disiapkan.

Dalam waktu setengah jam, aparat di base camp harus sudah tiba di lokasi, katanya. Untuk ujicoba, kata Winasa, pihaknya akan menyiapkan enam titik pos penjagaan yang tersebar di seluruh kecamatan di Jembrana.

Kita mulai Senin depan. Kalau hutan tidak dimasuki orang pasti akan jadi hutan secara sendirinya. Dalam program ini hanya binatang yang boleh masuk, tegasnya.

Tidak hanya itu, Winasa juga mengancam akan mengisolir desa pakraman yang kebobolan pencurian lebih dari tiga kali. “Tiga kali kebobolan masih ditoleransi dengan melayangkan surat peringatan. Keempat kalinya, gaji bendesa akan distop dan desa pakraman itu akan diisolir dari segala bentuk bantuan. Ketentuan ini termasuk kepada subaknya, tegasnya.

Winasa mengajak seluruh bendesa agar berani menjatuhkan sanksi dan menyeret pelaku perusakan hutan ke meja hijau. Jika tidak ada keberanian dari aparat khususnya para bendesa untuk mengeksekusi pelaku pengerusakan dan menyeretnya dengan UU 41 tahun 1999, milyaran uang rakyat tentu terbuang sia-sia, tegasnya.

Selain menjatuhkan sanksi, Winasa juga akan memberikan hadiah Rp. 1 juta kepada bagi siapa saja yang bisa menangkap pencuri kayu.