Beritabali.com, Denpasar. Wacana pembangunan fasilitas penunjang pariwisata di atas lahan non produktif terus mendapat dukungan. Kali ini dukungan datang dari kalangan praktisi atau pelaku pariwisata di Bali yang mendukung wacana pembangunan fasilitas penunjang pariwisata di atas lahan non produktif bagi pertanian. Hal ini dinilai akan membawa dampak positif baik sosial maupun ekonomis bagi warga sekitarnya.
 
"Upaya meningkatkan fasilitas kepariwisatan di Bali, seperti hotel dan gedung konferensi bertaraf internasional agar memanfaatkan lahan yang tidak produktif bagi pertanian," kata General Manager Hotel Inna Kuta Beach, Made Mertha di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (30/10/2011).
 
Menurut Mertha, jika sarana dan prasarana pariwisata memanfaatkan lahan non produktif atau gersang, maka  akan memberi nilai ekonomis serta dampak  positif bagi warga sekitarnya.
 
"Jika sarana dan prasana penunjang pariwisata Bali dibangun di lahan tandus dan sekaligus bisa menjadi sebuah objek atau kawasan wisata baru, tentu akan berdampak positif terhadap masyarakat setempat. Sebab warga setempat bisa diberdayakan baik sebagai pekerja maupun untuk menghidupkan perekonomiannya," kata pria asal Desa Sanur, Kota Denpasar ini.

 
Dukungan serupa juga disampaikan General Manager Hotel Bali Niksoma Kuta, Nyoman Astawa .

“Program Pemerintah Bali yakni ‘Green Province’ dan ‘Green Tourism’ akan  dapat terwujud jika investor yang berinvestasi di Bali mau memanfaatkan lahan tandus untuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Lahan yang sebelumnya tandus dan tidak produktif akan menjadi hijau dan memberi dampak positif bagi warga sekitar,”ujarnya.

Astawa menambahkan, dalam pembangunan khususnya terkait pembangunan pariwisata, memang akan ada perubahan lingkungan.
 
“Namun perubahan lingkungan hidup itu harus disikapi secara positif dan kita harus melihat Bali ke depan. Pihak investor dalam hal ini jangan sampai mengabaikan aturan yang ada termasuk lingkungan hidup setempat,”ujarnya.
 
Sebelumnya, kalangan DPRD Bali mengatakan, pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata di Pulau Bali masih terbuka bagi investor.Namun syaratnya harus memperhatikan faktor lingkungan dan diarahkan ke lahan-lahan yang tidak produktif.

"Pembangunan penunjang fasilitas pariwisata harus mempertimbangkan lingkungan alam. Artinya diarahkan ke lahan-lahan yang tidak produktif. Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Bali harus berani tegas dalam kepada investor dalam menentukan kawasan yang akan dijadikan penunjang pariwisata. Dalam hal ini tidak menggunakan lahan-lahan produktif," kata I Wayan Rawan Atmaja, anggota Komisi IV DPRD Bali di Denpasar, Kamis lalu.
     
Kalau investor menggunakan lahan produktif atau subur, kata dia, pemerintah harus berani menolaknya dan mengarahkan ke lahan-lahan yang tidak produktif dan gersang. Ini sekaligus untuk meminimalisir alih fungsi lahan subur dan produktif di Bali.

" Investor yang masuk ke Bali semuanya menginginkan lokasi yang strategis dan dekat dengan akses-akses objek wisata. Terkait hal ini, investor yang datang harus diarahkan ke lahan non produktif atau tandus. Jika ini disepakati kami sangat mendukung," kata politikus Partai Golkar ini.

Menyinggung pembanguan fasilitas penunjang pariwisata di kawasan Jimbaran dan Nusa Dua, kata Rawan Atmaja, pihaknya mendukung, asalkan investor tersebut taat dengan aturan dan tidak melanggar hukum.

"Pengembangan penunjang wisata di kawasan ini kami amat mendukung, sebab melihat kontur tanahnya kering dan gersang dan tidak memberi manfaat maksimal untuk kesejahteraan rakyat setempat. Kalau ini bisa dimanfaatkan dan warga setempat diberdayakan, saya pasti mendukung," ujarnya. (dev)