Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie mengatakan bahwa tidak ada konflik dan perseteruan dalam tubuh partai berlambang pohon beringin itu. Konflik itu diciptakan oleh segelintir oknum dari luar partai yakni oknum penguasa yang justru ingin memecah belah dan mengobok-ngobok partai dengan menciptakan konflik di tingkat satu dan dua melalui pembentukan Plt.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPP Partai Golkar, Nurdin Halid yang diutus Aburizal Bakrie (ARB) menghadiri Rakorda DPD Partai Golkar Bali, di Sekretariat DPD Partai Bali di Jl. Surapati Denpasar, Minggu (15/3/2015) sore.

Nurdin menambahkan, oknum penguasa dinilai memiliki kepentingan sehingga memecah belah partai golkar. Menurutnya, Golkar kubu AL yang menyatakan sah adalah oknum-oknum para pembohong karena mengakui mandat yang palsu sehingga jelas itu pembohongan. Untuk itu, kader Golkar diharpkan jangan pernah teriming-iming dan tergiur dari janji kubu penguasa.

"Apapun yang dilakukan harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Surat Menkumham 10 Maret lalu ada dua substansi yang tidak sesuai dengan tatanan hukum di negara ini. Berdasarkan keputusan Mahkamah Partai menerima dan mengabulkan permohonan Agung Laksono dalam Munas Ancol. Padahal tidak ada keputusan Mahkamah Agung seperti itu. Malahan Menkumham meminta AL menyusun kepengurusan yang mengakomodir hasil munas Bali. Padahal tidak ada undang-undang yang memberikan hak kepada pemerintah untuk memerintahkan partai penyusun kepengurusan partai," ungkapnya. Melihat realita itu, Nurdin meminta kader Golkar di Bali jangan galau dan takut karena karena ARB sudah melakukan upaya hukum dan KPU juga mengakui hasil Munas Riau yang diakui dalam kepengurusan Partai Golkar.

"Yang mengobok-obok kita adalah oknum penguasa. Negeri ini tidak bisa demokrasi dibangun diatas oknum penguasa. Partai ini hak kita, sehingga nyawa menjadi taruhannya. Pengakuan Menkumham tersebut tidak ada kekuatan hukum dan legal standing yang jelas. Jika mereka (kubu AL) ingin membentuk kepengurusan, terserah kubu AL," tegasnya

Kubu Aburizal Bakrie (ARB) menyatakan sikap jika masih menunggu keputusan pengadilan Jakarta Barat, sebelum menerima tawaran Kubu Agung Laksono (AL) untuk menggelar Musnaslub bersama. "Jika sudah ada keputusan pengadilan dan tidak berpihak terhadap keadilan, baru Kubu ARB bersedia menggelar Munaslub nanti," paparnya.

Nurdin menuturkan Munas Golkar Bali diikuti 546 peserta yang seluruh hadir di Hotel Westin yang sesuai dengan ad/art. Sementara, Munas Ancol hanya dihadiri 276 peserta yang memiliki mandat yang kini dipolisikan di mabes polri karena sekitar 80 persennya palsu. Sementara Munas dari Kubu ARB sudah berdasarkan anggaran dasar dari unsur DPD satu hingga DPD dua.

"Yang berhak menandatangi keputusan mandat hanya ketua dan sekretaris sebagai penjabaran anggaran dasar partai. Selain palsu juga ada unsur kebohongan dalam Munas Ancol tersebut. Kita tidak bicara sah atau tidak, namun apakah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai," tuturnya.

Sementara itu, Rakorda Partai Golkar Bali yang dikomando langsung Ketua DPD Golkar Bali, I Ketut Sudikerta, juga dihadiri Dewan Pertimbangan Partai Golkar, I Gusti Ketut Adhi Putra bersama seluruh pengurus partai dari tingkat Ketua Pengurus Desa hingga Ketua DPD II Partai Golkar se-Bali serta para Anggota Fraksi Partai Golkar dari Pusat hingga Kabupaten/Kota se-Bali.

5 Seruan Sudikerta Pada Kader Golkar Bali

Ketua DPD Partai Golkar Bali kubu Aburizal Bakrie (ARB) Ketut Sudikerta mengaku kader Partai Gokar Bali masih tetap solid dan terbukti seluruh pengurus hingga Ketua DPD Golkar tingkat II se Bali hadir dalam Rakorda Partai Golkar Bali di Sekretariat DPD Partai Bali di Jl. Surapati Denpasar, Minggu (15/3/2015) sore.

Sudikerta yang juga Wakil Gubernur Bali itu berharap seluruh kader partai berlambang pohon beringin selalu solid dan bersatu jangan pernah mau diadu domba serta mempersatukan komitmen dengan menegakan aturan.

"Oknum penguasa sudah mengobok-ngobok hukum, ikut memecah PPP dan kini giliran Partai Golkar yang ingin dibelah. Jangan pernah dihiraukan dalam membangun Partai Golkar dan jangan mau diiming-imingi janji pihak lain yang ingin merusak partai," pinta Sudikerta.

Menurut Sudikerta, kehadiran pengurus DPP kali ini juga ingin mempertegas DPD Golkar Bali tetap menyatakan dukungannya kepada Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB). Untuk itu, DPD Golkar Bali menyerukan dan mengintsruksikan seluruh kader Partai Golkar di Bali serta seluruh anggota Fraksi Golkar Kabupaten/Kota untuk bersikap menunggu proses hukum yang berjalan dan tetap solid menjajalankan tugas kepartaian yang segaris dibawah kepemimpinan Ketut Sudikerta dan Sekretaris, Komang Purnama termasuk pengurus di DPD Partai Golkar dibawahnya yang hadir agar tetap solid termasuk sayap Partai Golkar di seluruh Bali.

Seruan pertama, dukungan DPP Partai Golkar dari hasil Munas Bali dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham yang sah dengan proses yang dilalui dengan mekanisme sesuai dengan dituangkan dalam ad/art Partai Golkar melalui Rapim yang diputuskan untuk Munas kesembilan di Nusa Dua - Bali.

Kedua, juga mendukung langkah Partai Golkar dibawah pimpinan ARB untuk mengajukan gugatan dipengadilan Jakarta Barat dan PTUN, jika Menkumham mengeluarkan putusan yang kontra produktif. Sehingga DPD Golkar Bali lebih menunggu keputusan pengadilan Negari Jakarta Barat dan keputusan hukum lainnya yang ikrah.

Ketiga, jika sudah ada keputusan akan kembali duduk bersama untuk menentukan sikap dalam komplik internal Partai Golkar, agar ada keputusan Menkumham menghasilkan keputusan yang legal formal sesuai dengan fakta hukum. Seruan keempat juga menyatakan hasil munas yang diakui sementara masih hasil Munas di Riau untuk menjalankan tugas kepartaian. Seruan terakhir kelima menyatakan tidak menerima keputusan pendaftaran pengurus Munas Ancol sebelum memiliki keputusan tetap. Jangan ada yang mengadu domba karena kita masih tetap solid diinternal Partai Golkar hingga kader akar rumput," pungkas Sudikerta.