Ribuan Sopir Akan Demo, Minta Gubernur Bali Larang Taksi Uber dan Grab

Rabu, 13 Januari 2016, 21:05 WITA Follow

beritabali.com/dws

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Ribuan sopir di Bali mengeluh pasca beredarnya Taksi Uber dan Grab Taksi. Selain karena taksi yang diorder melalui aplikasi itu ilegal dan tidak membayar pajak pada pemerintah, juga bersaing tidak sehat dengan transport lokal lainnya di Bali.

Salah satu perwakilan sopir freelance Bali, I Nyoman Kantur Murjana menyatakan banyak rekannya sesama sopir mengeluhkan bisnis aplikasi Taksi Uber dan Grab Taksi mengancam pendapatan dan mata pencarian mereka.

"Permasalah di bawah banyak temen-temen yang mengeluhkan bisnis aplikasi Taksi Uber dan Grab Taksi ini karena menerapkan harga dibawah standar lokal transport. Disamping itu, jika itu bisnis haruslah menerapkan bisnis yang sehat sesuai standar yang ada," kata Nyoman Kantur saat ditemui bersama rekannya sesama sopir, Rabu (13/1/2016).

Nyoman Kantur menuturkan jika beredarnya taksi Uber dan Grab Taksi ini membuat pendapatan ribuan sopir terus menurun gratis. Selain itu, ia mengaku sudah banyak rekan lainnya dari persatuan sopir di Bali yang bergerak di jasa ini juga banyak melontarkan keluhan yang sama.

"Hal ini sudah kita sampaikan kepada asosiasi. Satu organisasi sopir saja bisa terdaftar 6 ribu orang, belum lagi persatuan sopir di bawah Asapaba sekitar 6 ribu, Persotab sekitar 6 ribu. Jika diliat dari jumlah yang ada sudah over load kenapa harus masuk Taksi Uber dan Grab Taksi yang ilegal itu," ucapnya heran.

Selain ilegal atau tidak berizin, Nyoman Kantur menilai Taksi Uber dan Grab Taksi tidak membayar retribusi dan pajak kepada negara. Mereka juga tidak dikontrol dan tidak ikut berpatokan Organda sehingga bisa memberikan harga dibawah 70 persen sehingga berimbas dan berimplikasi terhadap hajat hidup orang banyak.

"Kita ingin taksi Uber dan Grab Taksi dibubarkan saja. Jenis usaha serupa sudah sangat tidak sehat karena jumlah taksi sudah banyak. Tanpa Taksi Uber dan Grab Taksi saja sudah sangat berat persaingannya. Mungkin di daerah lain bisa menerapkan Taksi Uber dan Grab Taksi ini sepanjang ada regulasinya. Kita menolak keberadaan Taksi Uber dan Grab Taksi karena alasan seperti itu," paparnya.

Pendapatan Turun 60 Persen

Ribuan sopir freelance di Bali meminta pihak yang terkait diminta menyesaikan masalah ini. Mereka sangat berharap Gubernur Bali Made Mangku Pastika bisa mendengar dan membantu aspirasinya untuk menindak tegas Taksi Uber dan Grab Taksi yang ilegal tersebut. Untuk mendukung dan mempertegas aspirasi ini, ribuan sopir di Bali akan menyalurkan aspirasinya dengan berdemo di Kantor DPRD dan Kantor Gubernur.

"Seluruh perwakilan sopir akan semuanya hadir. Secepatnya kita akan demo ke DPRD dan Gubernur, karena Taksi Uber dan Grab Taksi ini sudah meresahkan dan penghasilan sopir sampai turun 60 persen," ungkapnya.

Lebih jauh ia menegaskan jika, tuntutan inti persatuan sopir di Bali meminta Pemda Bali agar Taksi Uber dan Grab Taksi tidak ada lagi di Bali. Ia mengaku jika seluruh rekannya yang bergerak dibidang transportasi sudah kompak dan solid siap bersatu turun untuk menyetop operasional Taksi Uber dan Grab Taksi di Bali.

"Tapi sebelumnya kita akan bersurat ke DPRD Bali dan Pemprop Bali untuk menyampaikan aspirasi agar seluruh pihak yang terlibat dan berkepentingan diundang untuk hadir menyelesaikan permasalahan ini. Kita turun untuk menunjukan kolektifitas dan menyampaikan aspirasi yang tak terbendung selama ini. Semua ingin turun dan semua sopir ingin menutup operasional Taksi Uber dan Grab Taksi," tegasnya.

Hal senada disampaikan Tim Advokasi Forum Bersama Kita Satu Bali, Muhamar Kadapi. Menurutnya, masuknya Taksi Uber dan Grab Taksi sangat meresahkan dan merugikan sopir yang legal, yang berimbas terjadinya penurunan pendapatan mereka.

"Kita akan lakukan aksi damai secara massal oleh sopir taksi. Tuntutan akan dilakukan oleh seluruh sopir yang sangat banyak. Namun tidak akan anarkis, karena untuk menjaga citra sopir taksi sebagai usaha jasa," tandasnya.