KPK Diminta Awasi Penanganan Kasus Pungli Ijin Angkutan di Bali
Kamis, 13 Oktober 2016,
19:15 WITA
Follow
bbn/ilustrasi
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Beritabali.com, Denpasar. Bali Corruption Watch (BCW) meminta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) segera turun mensupervisi kasus dugaan pungli dan calo ijin angkutan yang melibatkan oknum pejabat di jajaran Dishub Kominfo Bali termasuk oknum calo di Organda Bali.
Kerugian negara yang ditimbulkan akibat praktek pungli dan calon ijin angkutan di Bali itu nilainya sangat fantantis. Jika dihitung bisa mencapai ratusan miliar rupiah karena menggembosi pajak masuk ke kas daerah lewat Dispenda Provinsi Bali.
BCW menilai, permainan praktek dugaan pungli dan calo ijin angkutan di Dishub Kominfo Bali dan Organda Bali gagal dibongkar Kejaksaan Tinggi (Kejati), sehingga lagi-lagi menimbulkan aroma tidak sedap di jajaran SKPD Provinsi Bali.
Padahal dari monitoring Ketua BCW Bali, Putu Wirata Dwikora, ada permainan besar dibalik kasus tersebut, sehingga juga terkesan Kejati Bali "main mata" dengan para pejabat yang terlibat.
Dari unsur korupsi sebelumnya pernah disebutkan, adanya dugaan kebocoran pajak progresif dan subsidi pajak yang nilainya bisa mencapai ratusan miliaran rupiah dari izin sewa baru angkutan sewa/pariwisata sampai tahun 2016.
Tapi anehnya saat penyelidikan, Kejati Bali malah menyebutkan tidak ada ditemukan kerugian negara. Padahal jelas-jelas pajak pemasukan daerah yang masuk lewat Dispenda Bali bisa bocor akibat praktek permainan pungli dan calo ijin tersebut.
Menurutnya, dalam dugaan kebocoran pajak ratusan miliaran rupiah ini, semestinya Kejati tidak segera buru-buru untuk menyatakan tidak ada kerugian negara. Pasalnya, dengan munculnya selisih potongan pajak sebesar 70 persen bagi pemilik plat S (nopol khusus angkutan sewa/pariwisata) untuk pengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari sisi potensi pemasukan pajak sudah bocor sehingga bisa dihitung kerugian negaranya.
Apalagi sempat ditelusuri ke Dispenda Bali, jika rata-rata bea normal untuk BBNKB semestinya Rp 20 juta dan bea PKB sebesar Rp 2 juta, namun jika pemilik kendaraan hanya berbekal rekomendasi ijin angkutan dari Dishub Kominfo Bali sehingga dapat plat S tanpa perlu mengantongi ijin angkutan, maka bea BNNKB hanya Rp 6 juta dan PKB menjadi Rp600 ribu.
Praktek pungli ataupun calo ijin seperti itu, sudah sangat jelas ada potensi kerugian negara, karena saat razia gabungan Dishub Kominfo Bali dan Dispenda Bali menemukan banyak plat S tanpa mengantongi ijin angkutan, alias bodong untuk mengelabuhi petugas UPT Samsat menetapkan pajak progresif dan subsidi pajak.
Untuk itu, semestinya penyidik dari Tipikor Kejati Bali seharusnya bisa melihat dari selisih pajak yang digembosi sebagai potensi kerugian negara. Potensi kerugian negara inilah yang semestinya dihitung dan kejaksaan semestinya bertindak dan mengusut tuntas praktek pungli dan calo ijin tersebut.
Oleh karena itu dari kacamata BCW, macetnya kasus pungli dan calo ijin angkutan di Bali sangat aneh dan memprihatinkan. Sama halnya kasus besar yang ditangani Kejati Bali yang tidak jelas penanganannya.
"Lagi-lagi Kejati kasus-kasusnya macet sangat memprihatikan, polisi saja turun mumpung Kapolrinya lagi semangat. Agar Kejaksaan terkontrol oleh penegak hukum lain. Banyak kasus yang aneh ditangani kejaksaan. Artinya Kejati Bali agak banyak kasus aneh-aneh begitu. Sebaiknya menjadi perhatian KPK supaya ada supervisi yang lebih intensif di jajaran kejaksaan termasuk Kejati Bali," tegasnya saat dihubungi di Denpasar, Kamis (13/10).
Wirata juga menyarankan agar kepolisian ikut masuk saja menangani kasus-kasus seperti itu, jika kejaksaan gagal mengusut. Apalagi sudah jelas-jelas ada permainan dari razia beberapa kali ditemukan plat S tapi kenyataannya kasusnya bisa macet di kejaksaan. Jika kejaksaan tidak mampu kepolisian diminta bisa turun.
"Ikut usut saja, khan kewenangannya juga ada. Jika kejaksaan tidak mampu ya kepolisian bisa turun. Kita juga mendesak KPK melakukan supervisi, karena sangat sering ada pengaduan tentang kinerja Kejati Bali. KPK janganlah membiarkan penegak hukum yang seharusnya menjadi mitranya ini, sampai begitu lamban dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat," tandasnya.
Sejumlah pihak sempat dipanggil Kejati Bali untuk memberikan bukti dan kesaksian di Kejati Bali diantaranya Aliansi Sopir Transport Bali (Alstar B) pada 3 Maret 2016 mendatangi Kejati Bali. Tidak hanya itu, Ketua Biro Angkutan Sewa Organda Badung yang juga Ketua Asap FB, I Wayan Suata bahkan menjadi saksi dan memberikan keterangan di Kejati Bali untuk mengungkap pungli di Organda Bali.
Sejumlah pejabat juga diperiksa, baik Ketua Organda Bali yakni Ketut Eddy Dharma Putra beserta jajarannya telah diperiksa berulang kali di Kejati Bali. Tak luput, mantan Kadishub Kominfo Bali, Ir. I Ketut Artika. MT bersama mantan Kabid Perhubungan Darat, Standly JE. Suwandhi bersama bawahannya juga berulang kali bolak-balik diperiksa para penyidik Tipikor Kejati Bali.[bbn/bbk/psk]
Berita Denpasar Terbaru
Reporter: -
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
