Beritabali.com - Denpasar. Tugas Kepala Sekolah seyogyanya menjadi ujung tombak dalam peningkatan kualitas mutu pendidikan negara ini. Sehingga sudah seharusnya Kepala Sekolah mempunyai kiat tersendiri dalam memajukan sistem pendidikan kita. Demikian disampaikan Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta saat menghadiri acara Rapat Koordinasi Kepala Sekolah SMA/SMK se-Provinsi Bali di Aula Dinas Pendidikan Prov Bali, Denpasar, Rabu (16/11).
Menurutnya, sudah menjadi tanggung jawab bersama antara pendidik, staff dengan dimotori oleh Kepala Sekolah sendiri dalam membentuk karakter tiap anak didik di sekolah.
"Untuk itu saya minta agar Kepala Sekolah mengelola sekolah dengan baik, dengan berkoordinasi dengan para pendidik dan staf di sekolah diharapkan mampu mencetak SDM yang unggul dan juga berkarakter," jelasnya di depan Kepala Sekolah SMA/SMK se-Bali.
Lebih lanjut, Ia juga meyakini jika pembenahan infrastruktur serta sarana dan prasarana pendidikan bisa memberikan dampak positif bagi pembentukan SDM yang berkualitas.
"Dengan infrastruktur yang memadai dan sarana prasarana yang lengkap, maka guru dan murid akan lebih fokus melaksanakan kegiatan belajar-mengajar, tidak usah lagi memikirkan yang lain, yang terpenting fokus," imbuhnya.
Untuk itu, Dia menginstruksikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan tiap sekolah. Di samping itu Sudikerta juga berharap agar ke depan sekolah-sekolah semakin memanfaatkan teknologi informasi agar tidak tergerus dengan perkembangan zaman serta sebagai upaya dalam menjawab tantangan global.
Sudikerta juga menyampaikan komitmen Pemprov untuk mendukung sistem pendidikan di Bali dengan menaikkan anggaran pendidikan yang saat ini sudah mencapai 21% dari total APBD Provinsi Bali. Ia juga berharap sekolah mampu menjaga mutu pendidikan dengan cara rekrutmen siswa yang adil serta tidak memaksakan melebihi kapasitas sekolah itu sendiri.
"Saya minta Kepala Sekolah agar lebih fair, jangan memaksakan memasukkan siswa jika memang sudah mencukupi, dan ke depan saya harap kualitas di setiap SMA/SMK bisa sama dan seluruh sekolah menjadi sekolah unggulan," pungkasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, TIA Kusuma Wardani, melaporkan jika perpindahan kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi akan efektif mulai per januari 2017. Hal ini merupakan amanat UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah sebelumnya dilakukan penandatanganan berita acara serah terima kewenangan oleh Bupati/Walikota se-Bali kepada Gubernur Bali pada tanggal 27 September lalu di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali.
Setelah proses serah terima tersebut, seluruh SMA/SMK se-Bali yang berjumlah 127 sekolah resmi menjadi kewenangan Pemprov Bali selain juga SMA/SMK Bali Mandara serta SLB se-Bali.
Proses pemindahan kewenangan tersebut, menurutnya diperlukan langkah selanjutnya berupa peralihan status kepegawaian Kepala Sekolah, staff administrasi serta para tenaga pendidik.
"Maka untuk itu hari ini kami mengumpulkan para Kepala Sekolah SMA/SMK se-Bali untuk membicarakan masalah itu serta menampung masukan apa saja yang diperlukan atau perlu dibenahi di tiap sekolah," jelasnya.
Ia berharap peralihan kewenangan ini tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah, terutama bagi siswa yang akan mengikuit Ujian Nasional. Sementara mengenai pendataan sekolah dan proses pemindahan status kepegawaian sudah mendekati rampung, dan Ia berjanji sebelum januari sudah terselesaikan semua. [wrt]
