BERITABALI.COM, BULELENG.
Awal
tahun 2017 akselerasi program kerja
Pemprov Bali dalam upaya mengentaskan kemiskinan sudah mulai dilaksanakan. Hal tersebut ditandai dengan instruksi langsung dari
Gubernur Bali Made Mangku Pastika untuk segera memverifikasi data pemilik rumah tidak layak huni yang diperoleh dari
BPS pada
tahun 2015.
"Saya minta ini diverifikasi kembali, ini kan data 2015 dari BPS, siapa tahu sudah ada yang dapat di tahun kemarin namun namanya masih masuk di data ini, dan bukan hanya di desa ini saja tapi seluruh Bali saya perintahkan,” jelas Pastika ketika melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten
Buleleng, tepatnya di Desa Les, Desa Pedawa dan Desa Bukti, Minggu (8/1).Ia menegaskan bahwa jika ternyata ada nama yang sebelumnya sudah memperoleh agar dicoret dari data tersebut. Sehingga dananya bisa dianggarkan kepada yang lain yang mungkin masih tertinggal atau tidak masuk dalam data BPS.
Pastika juga menjelaskan bahwa saat ini Pemprov akan fokus menuntaskan bantuan bedah rumah sesuai dengan data dari BPS tersebut yang jumlahnya mencapai 1680 untuk seluruh Bali. “Sekarang kita mau fokus dulu menghabiskan yang di data ini, nanti setelah itu kita sisir kembali siapa tahu masih ada yang ketinggalan supaya bisa kita anggarkan lagi di perubahan tahun 2017 ini,” ungkapnya.
Terkait dengan hal tersebut, Pastika memberikan waktu selama seminggu bagi desa tersebut untuk memverifikasi data yang telah diberikan. Selain itu, Ia juga meminta agar pihak desa membuat kepanitiaan untuk nantinya bisa dibuatkan Surat keputusan sehingga bisa dilakukan pencairan dana untuk tahap pertama sebesar 40% mengingat bantuan bedah rumah tersebut menggunakan sistem swakelola.
Pastika juga mengharapkan saat proses pembangunan, masyarakat desa turut membantu sehingga pekerjaan tersebut tidak banyak mengeluarkan dana hanya untuk membayar tukang dan dananya bisa lebih efektif untuk pembangunan rumah tersebut.
