Penanganan Infrastruktur, Pemkot Utamakan Koordinasi dan Komunikasi
Jumat, 11 Mei 2018,
13:50 WITA
Follow
beritabali.com/ist
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Beritabali.com.Denpasar, Sinergi Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Desa atau Kelurahan selalu terjalin dengan komunikasi serta koordinasi yang baik. Segala bentuk perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program selalu dikomunikasikan dengan baik dalam forum, sehingga kebijakan yang diambil adalah berdasarkan hasil diskusi demi kebaikan bersama.
[pilihan-redaksi]
Rapat koordinasi yang dibuka oleh Plt Walikota Denpasar IGN Jaya Negara dihadiri oleh Asisten II Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta, Jajaran OPD Pemkot Denpasar, dan Forum Perbekel di Kota Denpasar. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Plt Walikota Denpasar Jumat (11/5), yang membahas terkait dengan koordinasi mengenai penanganan infrastrutur yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
Rapat koordinasi yang dibuka oleh Plt Walikota Denpasar IGN Jaya Negara dihadiri oleh Asisten II Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta, Jajaran OPD Pemkot Denpasar, dan Forum Perbekel di Kota Denpasar. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Plt Walikota Denpasar Jumat (11/5), yang membahas terkait dengan koordinasi mengenai penanganan infrastrutur yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
Menurut Plt Walikota Denpasar IGN Jaya Negara, pertemuan seperti ini hal yang sangat baik dilakukan untuk terus berkoordinasi dengan aktif.
"Keberhasilan pemerintah kota tentu tidak lepas dari keberhasilan pengelolaan dan sistem regulasi dari segala lini termasuk dari aparatur desa/kelurahan," ungkapnya.
Lebih lanjut disampaikan, segala bentuk kebijakan harus diambil berdasarkan komunikasi yang baik seperti ini, sehingga masing-masing OPD mampu memberikan pandangan, begitu juga dari pemerintah desa.
[pilihan-redaksi2]
Terkait dengan kebijakan aset infrastruktur memang banyak hal yang harus dipertimbangkan terkait khususnya dengan kewenangan agar ketepatan regulasi dapat dicapai.
Terkait dengan kebijakan aset infrastruktur memang banyak hal yang harus dipertimbangkan terkait khususnya dengan kewenangan agar ketepatan regulasi dapat dicapai.
Menurut Kepala Dinas Pemerdayaan Masyarakat Desa Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, menyampaikan bahwa terkait dengan infrastruktur di Kota Denpasar memang perlu dilaksakan Forum Grup Discussion (FGD) yang melibatkan lebih banyak pihak, agar kebijakan jangka panjang antara kewenanangan desa dan kota dapat diselesaikan dengan bijaksana.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Forum Perbekel Kota Denpasar I Wayan Mitra mengatakan bahwa membangun negeri sejatinya dimulai dari pinggiran seperti yang diamanatkan pemerintah pusat.
“Desa sebagai lini terkecil pembangunan juga memiliki peran sentral dalam pembangunan, sehingga perlu kerjasama dan koordinasi intensif antara pemerintah desa dan kota, dan pertemuan seperti ini sangat saya apresiasi," ungkapnya. (bbn/rlsdps/rob)
Berita Denpasar Terbaru
Reporter: -
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
