Sertifikat Keterampilan Tukang dan Mandor di Indonesia Baru Capai 9,8%
Kamis, 20 Desember 2018,
14:10 WITA
Follow
beritabali.com/ist
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, KARANGASEM.
Beritabali.com,Karangasem. Di indonesia sendiri untuk sertifikat keterampilan tukang dan mandor baru mencapai 9,8% dari total pekerja yang ada, sehingga masih banyak tenaga kerja yang belum bersertifikat. Padahal sertifikat tersebut sangat penting.
[pilihan-redaksi]
Ida Bagus Sudewa, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Bali mengatakan maka dari itu, untuk meningkatkan sertifikasi profesi, Provinsi Bali mendapat kuota sertifikat gratis sebanyak 1.000 sertifikat untuk tukang dan mandor. Dari jumlah tersebut hampir setengahnya jatuh di Karangasem. Hal ini diakui Sudewa tidak lepas dari respon cepat Dinas PUPR Karangasem.
Ida Bagus Sudewa, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Bali mengatakan maka dari itu, untuk meningkatkan sertifikasi profesi, Provinsi Bali mendapat kuota sertifikat gratis sebanyak 1.000 sertifikat untuk tukang dan mandor. Dari jumlah tersebut hampir setengahnya jatuh di Karangasem. Hal ini diakui Sudewa tidak lepas dari respon cepat Dinas PUPR Karangasem.
"Kita sudah sosialisasi sejak awal tahun 2018, Dinas PUPR Kabupaten Karangasem sangat antusias pertama kali dan sekarang sudah 457 sertifikat profesi keluar di Karangasem," ujar Sudewa dalam kegiatan penyerahan 30 sertifikat keterampilan diserahkan kepada 30 orang Mandor non PNS dalam acara Refleksi dan evaluasi akhir tahun 2018 Dinas PUPR karangasen dan penyerahan Sertifikat Keterampilan/SKT yang bekerja sama dengan LPJK Provinsi Bali.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pagi ini, Kamis (20/12) diaula Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karangasem yang dihadiri langsung oleh Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri, Wakil Bupati Karangasem, I Wayan Artha Dipa, Wakil Ketua DPRD Karangasem, I Made Wirta, Ketua LPJK Bali, Ida Bagus Sudewa, Camat, asosiasi se Kabupaten Karangasem serta Kepala Desa.
Di satu sisi, terkait penyerahan sertifikat profesi tersebut, Ida Bagus Sudewa Ketua LPJK Provinsi Bali mengatakan, LPJK ini merupakan lembaga pengembangan jasa kotruksi yang bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintah melakukan penelitian jasa konstruksi, pelatihan dan pendidikan, melakukan Sertifikasi, melakukan registrasi dan melakukan mediasi advokasi serta menyiapkan penilai ahli dalam pelaksanaan jasa kontruksi.
"Manfaat setiap tenaga kerja jasa kontruksi wajib bersertifikat ini semacam SIM, jika tidak punya nanti ada tim pengawas sertifikat," kata Sudewa.
[pilihan-redaksi2]
Kepala Dinas PUPR Karangasem, I Ketut Sedana Merta menyampaikan, dalam laporan Refleksi dan Evaluasi Dinas PUPR Kabupaten Karangasem tahun 2018. Untuk anggaran pendapatan tahun 2018 sebesar, Rp. 1.580.000.000. Adapun sumber sumber retribusi pendapatan kekayaan daerah seperti pendapatan jasa umum penyediaan dan penyedotan kakus, Rp. 30 juta, sewa alat berat yang bersifat sosial target Rp. 50 juta dan retribusi perijinan tertentu IMB, Rp. 1.500.000.000.
Kepala Dinas PUPR Karangasem, I Ketut Sedana Merta menyampaikan, dalam laporan Refleksi dan Evaluasi Dinas PUPR Kabupaten Karangasem tahun 2018. Untuk anggaran pendapatan tahun 2018 sebesar, Rp. 1.580.000.000. Adapun sumber sumber retribusi pendapatan kekayaan daerah seperti pendapatan jasa umum penyediaan dan penyedotan kakus, Rp. 30 juta, sewa alat berat yang bersifat sosial target Rp. 50 juta dan retribusi perijinan tertentu IMB, Rp. 1.500.000.000.
"Jumlah ini sudah melampaui target, sementara untuk anggaran belanja langsung juga turun dari anggaran tahun lalu," kata Sedana Merta.
Anggaran belanja sendiri sebesar Rp.131.570.463.300,05 diantaranya Belanja tidak langsung Rp. 10.622.067.239,04 Dan belanja langsung Rp.120.948.396.061.00. (bbn/igs/rob)
Berita Karangasem Terbaru
•
Reporter: -
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
