Menyusul dibukanya penyeberangan kapal pesiar Gili Mas – Pelabuhan Tanah Ampo, Karangasem, Bali, ribuan pekerja di perusahaan kapal penyeberangan rute Lembar-Padangbai terancam kehilangan pekerjaan. 

Termasuk usaha ikutan lainnya terancam kehilangan mata pencaharian. Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah membuka rute pelayaran baru Tanah Ampo (Karangasem) – Gili Mas (Lombok) pada Februari 2021. 

Dua pelabuhan cruise (kapal pesiar) di Karangasem Bali dan Lembar Lombok Barat ini dimanfaatkan sebagai pelabuhan yang melayani penyeberangan barang dan orang. Seperti halnya pelabuhan Lembar dan Padang Bai. 

Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Cabang Lembar yang melayani Selat Lombok akan melayangkan protes secara tertulis kepada DPP Gapasdap. 
 
Dengan harapan, DPP akan menyuarakannya ke pemerintah pusat. Alasan protes ini kata Ketua Gapasdap Cabang Lembar, Denny F. Anggoro adalah jelas, dibukanya layanan penyeberangan dari Pelabuhan Gili Mas – Tanah Ampo, atau sebaliknya. Kebijakan baru tersebut dinilai telah mengancam keberadaan kapal-kapal penyeberangan di Selat Lombok, yang sudah lama menjadi rintisan penghubung Indonesia Timur.

“Kita akan sampaikan protes kepada otoritas tertinggi. Kepada penentu kebijakan tertinggi. Karena rute ini bukan lagi rute berhimpitan. Tetapi rute bertindih. Karena jarak pelabuhan Lembar dengan Gili Mas kemudian Pelabuhan Padangbai dengan Tanah Ampo sangat dekat. Persaingannya menjadi tidak sehat,” kata Denny.

Sejak dibukanya penyeberangan Gili Mas-Tanam Ampo yang dilayani oleh satu operator yang mengoperasikan kapal berkapasitas besar, kapal-kapal yang selama ini melayani penyeberangan Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Padang Bai keberadaannya terancam. Load factor (keterisian kapal) turun drastis ke angka yang sangat memperihatinkan. 

Ada 12 perusahaan penyeberangan dari Pelabuhan Lembar – Pelabuhan Padang Bai yang mengoperasikan 41 kapal. Perusahaan-perusahaan ini terancam gulung tikar. Dikalahkan oleh hanya satu perusahaan kapal penyeberangan yang melayani Gili Mas-Tanam Ampo. 

Kondisi ini semakin menjadi kekhawatiran Gapasdap Cabang Lembar. Disayangkan, perusahaan-perusahaan yang menurutnya sudah banyak berjasa menjadi penghubung orang dan barang di Indonesia Timur selama ini terancam tutup begitu saja.

Mengingat beban operasional yang tidak lagi sebanding dengan pendapatan. Bahkan muncul informasi adanya perusahaan yang mau menjual kapalnya karena sudah tak kuat lagi menghidupi operasionalnya. 

Denny menjabarkan potensi kerugian secara hitung-hitungan ekonomi. Adalah lapangan kerja yang hilang, dan pendapatan-pendapatan negara dari perpajakan perusahaan akan hilang jika pemerintah tidak segera meregulasi kembali.

“Di Lembar itu 12 perusahaan yang selama ini rutin membayar pajak, itu terancam akan hilang,” ujarnya.

Dari sisi tenaga kerja, dari 41 kapal jika dalam satu kapal jumlah kru sebanyak 25 orang, maka ada total sebanyak 1.025 kru. Di darat, setiap kantor mempekerjakan 4 sampai 10 orang, atau rata-rata 8 orang, maka total karyawan 12 kantor sebanyak 96 orang. 

Begitu juga di pelabuhan Lembar, ada banyak usaha sekitar yang terdampak dan buruh-buruhnya. Belum lagi jika dihitung dengan keluarga-keluarga dari kru, karyawan perusahaan, dan usaha-usaha di pelabuhan yang terdampak ini, tentu jumlahnya mencapai ribuan.

“Seluruhnya terancam kehilangan pendapatan. Belum lagi jalan ke Gili Mas yang harus dilalui oleh truk-truk besar yang kapasitas jalannya tidak sebanding dengan bobot truk. Ini juga dapat memperpendek usia infrastrukturnya. Karena itu, pemerintah harus meregulasi kembali,” saran Gapasdap.

Tidak saja pemerintah pusat, pemerintah daerah juga punya andil besar menyikapi persoalan ini. Gapasdap Cabang Lembar juga sudah menyampaikannya ke Pemprov NTB melalui Sekda NTB, Drs H Lalu Gita Ariadi M Si. Sekda juga telah memberi respon. Dalam waktu dekat akan ada pertemuan antara pengusaha kapal dengan Sekda NTB.