Selama pandemi covid-19, total kekayaan Kepala Daerah di Gianyar meningkat signifikan.  Hal ini terungkap dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dapat diakses masyarakat yang telah dibuka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan tersebut memuat kekayaan para pejabat penyelenggara negara hingga kepala daerah di Indonesia. Tercatat, dalam kurun waktu setahun selama pandemi Covid-19, Bupati Gianyar Made Mahayastra dan Wakil Bupati Anak Agung Gde Mayun semakin kaya. 

Informasi dihimpun, harta kekayaan Mahayastra Tahun 2019 sebesar Rp33.771.998.963 (Rp33,7 miliar lebih). Kemudian di Tahun 2020 meningkat menjadi Rp 35.359.536.806 (Rp 35,3 Miliar lebih). Ada kenaikan atau penambahan kekayaan sebesar Rp 1.587.537.843 (Rp 1,5 Miliar lebih). 

Dalam laporannya, Mahayastra memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp24 Miliar lebih. Terdiri dari 21 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Gianyar, Bangli dan Kota Denpasar. Memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp 778 juta. Berupa 1 Mobil Innova, 1 CRV Jeep-001, dan 1 unit mobil Ford Fiesta Minibus. 

Sementara harta bergerak lainnya senilai Rp550 juta, surat berharga Rp1,4 Miliar, Kas setara kas Rp 9,1 Miliar. Namun Mahayastra juga berhutang senilai Rp 1,3 Miliar sehingga total harta kekayaannya Rp35,3 Miliar lebih. 

Sementara Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun memiliki harta kekayaannya sebesar Rp8.893.962.262 di Tahun 2019. Naik sebanyak Rp 1.038.869.389 (Rp 1 Miliar lebih) sehingga di Tahun 2020 menjadi Rp9.932.831.651. 

Selain Bupati-Wakil Bupati, KPK juga membuka LHKPN Sekda Gianyar Made Gede Wisnu Wijaya Tahun 2020 dengan total harta Rp 6.224.303.351. Berupa tanah dan bangunan senilai Rp 6 Miliar terdiri dari 2 bidang tanah di Gianyar. Berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp 730 juta, terdiri dari Mobil Mazda, Honda Scoopy, Toyota Hardtop, Honda Jazz, Yamaha X-Max, dan Vespa Piagio. Hutang Rp723 juta, sehingga total Harta kekayaan Rp6 Miliar lebih. 

Harta kekayaan Sekda Wisnu Wijaya meningkat drastis dibandingkan LHKPN Tahun 2019. Dari sub total Rp1,9 Miliar memiliki hutang Rp 700 juta. 

Harta berupa tanah dan bangunan Tahun 2019 senilai Rp 1,1 Miliar berupa satu bidang tanah. Alat transportasi dan mesin Rp 643 juta. Bupati Mahayastra saya dikonfirmasi mengakui kenaikan harta kekayaannya selama setahun ini. 

Namun bukan berarti Mahayastra menambah aset, melainkan karena sejalan dengan kenaikan harga tanah sebagai aset.  "Kalau dari itemnya tidak ada mengalami perubahan. Naik, karena kenaikan harga tanah sebagai aset," jelasnya saat dikonfirmasi Senin (13/9).