Nusa Tenggara Timur (NTT) jadi sorotan imbas kebijakan yang berawal dari permintaan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat agar murid-murid masuk sekolah jam 5 pagi.

Viktor mendaku tidak akan mundur dari wacana tersebut lantaran menurutnya kebijakan itu merupakan salah satu upaya 'memperbaiki' SDM di NTT.

Bulan lalu, dari rekaman video yang beredar, Viktor mengatakan kebijakan itu diterapkan atau diuji coba pada dua sekolah yang dinilai unggul di NTT. Kekinian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT telah mencatat 10 sekolah sudah menerapkan kebijakan ini atas kesanggupan masing-masing institusi.

Meskipun demikian, keputusan Pemprov NTT itu menimbulkan sejumlah pertanyaan besar oleh masyarakat. Mayoritas menilai kebijakan tersebut bakal membebani peserta didik dan guru. Publik juga menyuarakan agar kebijakan itu dibatalkan saja sebab malah berpotensi membahayakan tumbuh kembang para murid.

Wacana kebijakan baru itu juga dinilai tidak berkorelasi dengan capaian kualitas pendidikan di NTT. Padahal masalah pendidikan di NTT ini dinilai sangat banyak, di antaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT peringkat ke 32 di Indonesia berdasarkan data BPS pada 2021.

Fasilitas pendidikan yang masih tidak memadai, ribuan guru honorer di NTT diberi upah jauh di bawah UMK/UMP berkisar antara 200 ribu hingga 750 ribu per bulan. Hingga NTT yang menjadi provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi sebesar 37,8 persen berdasarkan data Kemenkes per 2021.

Ketua PGRI Kabupaten Sumbawa Timur NTT Melkianus Dju Rohi menegaskan dirinya menolak wacana tersebut. Kebijakan itu menurutnya banyak memunculkan kerugian baik pada guru maupun peserta didik.

"Kami jelas menolak. Mengapa? ada beberapa pertimbangan khususnya guru sendiri. Kalau bicara mutu kualitas pendidikan Indonesia itu bukan masalah bangun dan berangkat sekolah lebih pagi," kata Melki saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (2/3).

Melki mengatakan pada rentang waktu Pukul 05.00-05.30 pagi banyak siswa yang masih kesulitan dalam mendapatkan transportasi umum ke sekolah. Apalagi bagi peserta didik di luar kota yang akses perjalanannya tak mumpuni untuk berangkat lebih pagi lagi.

Selain itu, Melki menyoroti rawan terhadap begal dan ancaman tindakan asusila, khususnya pada para siswi maupun guru perempuan. Belum lagi bagi seorang guru masuk pukul 05.00 WITA akan membebani mereka khususnya guru yang sudah berkeluarga.

"Materi yang akan disampaikan oleh guru juga tidak maksimal diterima oleh peserta didik dikarenakan akan ada banyak siswa yang masih dalam keadaan ngantuk. Jadi mulai KBM pukul lima pagi bukanlah indikator keberhasilan baik dari aspek biologis dan psikologis," ujar Melki.

Melki juga menyoroti apabila kebijakan anyar tersebut dibuat dengan alasan penguatan pendidikan karakter peserta didik, maka menurutnya jelas tidak akan efektif. Solusinya, sebaiknya penguatan karakter siswa dilakukan melalui kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan merdeka belajar.

Pun keputusan menerapkan kebijakan tersebut pada siswa setingkat SMA menurutnya juga bukan keputusan yang tepat, sebab usia rata-rata peserta didik pada jenjang SMA/SMK adalah 15 hingga 17 tahun dan masih berkategori anak-anak yang membutuhkan waktu istirahat yang cukup.

"Belum lagi kemungkinan untuk sarapan bagi siswa amat kecil, karena siswa membutuhkan persiapan ke sekolah antara Pukul 04.30-05.30 pagi untuk tiba di sekolah dan dapat berefek pada kesehatan mereka," lanjutnya.

Solusi dari pengurus PGRI

Dengan demikian, Melki menilai alih-alih menerapkan kebijakan yang menurutnya membebankan banyak pihak, ia meminta agar Pemprov NTT memperbaiki sendi-sendi peningkatan kualitas mutu pendidikan di tanah Flobamora itu.

Pertama, perlu dilakukan Penguatan kapasitas guru melalui diklat atau pelatihan terkait pembelajaran berbasis higher order thinking skills (HOTS). Melki tak menampik kualitas SDM guru di NTT masih banyak yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki.

Kedua, perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana guna menunjang proses pembelajaran termasuk jaringan internet. Ia mencontohkan selama masa pembelajaran jarak jauh (PJJ) era pandemi Covid-19, banyak guru dan peserta didik yang pontang-panting menyesuaikan gaya pembelajaran baru itu.

Ketiga, pemenuhan gizi anak melalui program pemerintah. Ia menilai kualitas mutu pendidikan juga bergantung pada SDM yang sehat.

"Lalu yang belum diangkat ini masih banyak guru honorer dengan gaji antara Rp200 ribu hingga Rp300 ribu. Nah, itu kalau dipaksa bekerja seperti itu ya tidak manusiawi ya," kata Melki.

Lebih lanjut, Melki mengaku memahami maksud Gubernur NTT sebenarnya memiliki tujuan yang baik, yakni untuk meningkatkan kualitas SDM NTT. Salah satunya agar para peserta didik mampu tembus masuk universitas top dalam negeri maupun luar negeri.

Namun demikian, tetap, Melki menilai opsi masuk sekolah lebih pagi tidak relevan. PGRI menurutnya juga sudah mengusulkan sejumlah metode yang harus disokong oleh Pemprov NTT guna memperbaiki kualitas SDM di NTT.

"Pemerintah perlu duduk bersama semua pihak untuk mengkaji indikator keberhasilan belajar terkait menuju 200 sekolah terbaik di Indonesia," ujarnya.

Untuk mengejar persentase diterimanya lulusan SMA/SMK dari NTT ke berbagai perguruan tinggi (PT) ternama di Indonesia dan sekolah kedinasan, maka pemerintah perlu melakukan pendampingan kepada siswa kelas XII guna mempersiapkan diri baik untuk mengikuti seleksi masuk PT dan Sekolah kedinasan dalam bentuk bimbingan belajar tambahan di setiap satuan pendidikan.

Pemerintah juga perlu mendukung program pengelompokan kelas unggul bagi siswa dari kelas X agar persiapan masuk PT dan sekolah kedinasan dapat dilakukan sejak dini oleh satuan pendidikan di bawah pengawasan Dinas pendidikan Provinsi NTT.

Pemerintah juga dinilai perlu untuk memberikan penghargaan atau reward bagi seluruh siswa berprestasi, baik dari sekolah negeri maupun swasta tanpa memandang latar belakang dan status sosial orang tua.

Terakhir, pemerintah juga dianggap perlu untuk meningkatkan jumlah penerima beasiswa berupa biaya kuliah, biaya riset atau tugas akhir dan biaya hidup bagi putra-putri daerah NTT agar berprestasi dan termotivasi bersaing masuk ke PT unggulan di Indonesia.

"Jadi kalau ngomongin filosofi bekerja sebelum matahari terbit itu sebenarnya dimulai dari bangunnya di rumah. Kalau persiapan dan jaraknya ke sekolah jauh dan kekurangan tidur, bagaimana kita mengharapkan peningkatan kualitas mutu dengan anak-anak yang mengantuk?" sindir Melki.

Terpisah, Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji mengaku sudah mengonfirmasi langsung ke Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat terkait keputusan siswa masuk sekolah pagi buta.

Dari klarifikasi tersebut, kata Indra, Viktor mengklaim pelaksanaannya masih bersifat uji coba. Meskipun tujuannya untuk memacu kualitas SDM di NTT, Indra menilai keputusan pemprov itu kurang relevan dan tidak ada kajian akademis.

Selain itu, kebijakan itu juga dinilai minim partisipasi publik dalam hal ini tenaga pendidik.

"Dari sisi tujuan bagus. Tapi ya seperti tipikal pemerintah di era saat ini dalam mengambil langkah, tidak didahului kajian akademis," kata Indra saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Menurut Indra, sejauh ini Pemprov NTT tak membeberkan apa saja kajian akademis mereka terkait alasan ilmiah memilih memajukan waktu berangkat sekolah menjadi pukul 05.00 WITA. Ia menilai Viktor hanya mengambil konsep sekolah di asrama atau pesantren.

"Akan sulit mengharapkan sebuah hasil yang dasar dari pembuatan langkah atau kebijakannya pakai wangsit, pakai intuisi, kan susah. Padahal kalau kita bicara teori kebijakan publik, ilmu public policy selalu dimulai dari kajian akademis," imbuhnya.

Indra menilai wacana kebijakan baru itu menunjukkan betapa lemahnya pejabat kebijakan pendidikan dalam memahami pendidikan. Ia menilai Viktor menganggap yang namanya pendidikan itu sama dengan persekolahan.

Ia lantas mengingatkan kepada seluruh pihak untuk kembali pada Tri Pusat Pendidikan yang digagas Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara terdapat tiga lingkungan utama yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan pendidikan manusia yaitu keluarga atau rumah, lingkungan sekolah, dan masyarakat.

"Nah kalau kebijakan ini kan membawa sekolah ke ranahnya rumah, karena jam lima pagi itu kan ranahnya rumah. Terus mau diganti dengan sekolah ya tidak akan kena dong," kata Indra.

Ekosistem pendidikan Indonesia yang ideal

Indra mengatakan ekosistem pendidikan di Indonesia seharusnya dibuat menyenangkan dan tidak terfokus lamanya jam belajar di sekolah.

Ia mencontohkan Finlandia sebagai negara yang dianggap memiliki sistem pendidikan paling baik saja para siswa datang ke sekolah pada pukul 8 atau 9 pagi, dan selesai pada pukul 1 atau 2 siang.

"Jadi seharusnya kalau Pak Gubernur mau meningkatkan kemampuan SDM di NTT yang dilakukan bukan ngotak-ngatik sekolahnya," imbuh Indra.

Indra menyarankan apabila Pemprov ingin merevolusi sistem pendidikan di NTT, maka mereka harus memulai dari konsep ekosistem pendidikan. Kemudian dilanjutkan dengan melahirkan program-program edukasi bagi keluarga dan lingkungan masyarakat.

Dalam lingkup Indonesia pun, Indra menilai masih banyak daerah belum siap.

Dia mencontohkan waktu pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring pada masa pandemi Covid-19. Banyak orang tua yang merasa 'kalah' dalam memberikan pendidikan kepada anak mereka secara mandiri.

"Jadi justru problem utamanya bukan keterbatasan, guru, dan lainnya. Tetapi banyak keluarga yang tidak siap mendidik anaknya. Karena rumah orang di Indonesia tidak pernah dijadikan sentra pendidikan," jelasnya.

Dengan demikian, Indra kembali menegaskan mengotak-atik jam berangkat sekolah sudah sangat tak relevan. Sebaiknya, pemerintah memulai dari memperbaiki sistem pendidikan dari fondasi dasar.

"Membangun manusia itu tidak bisa cepat. Jadi kalau ada orang pemerintah yang berpikir membangun manusia sama seperti bikin mie instant ya ngaco," sindir Indra.(sumber: cnnindonesia.com)