DPRD Tabanan langsung tancap gas untuk memberikan respon dari Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan pada Kamis (9/2). Esoknya, pada Jumat, (10/2) komisi di DPRD Tabanan langsung menggelar rapat bersama dinas terkait. 

Setiap komisi membentuk kelompok kerja (Pokja). Dari Komisi I hingga Komisi IV rapat bersamaan denga dinas terkait. Sekretaris DPRD Tabanan I Made Sugiarta menyebutkan pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Ketua DPRD untuk dilaksanakannya rapat tanggapan dari dewan. 

“Ini jadwalnya saya cek dulu. Segera lah,” ujarnya Sabtu, (11/3). 

Rapat di masing-masing Pokja pada Jumat, (10/3) langsung dihadiri oleh ketua komisi masing-masing. Di Pokja Komisi I terlihat I Putu Eka Putra Nurcahyadi, di Pokja Komisi II I Wayan Lara, Pokja Komisi III A.A Nyoman Dharma Putra dan Pokja Komisi IV I Gusti Komang Wastana. 

Sebelumnya, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyampaikan, bahwa pembanagunan lima skala prioritas, yakni sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, Jamsostek, Adat, Tradisi, Seni dan Budaya, serta Pariwisata yang tertuang dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani, diarahkan dalam rangka pemulihan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pasca Pandemi Covid-19. Salah satunya melalui optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. 

Langkah-langkah tersebut antara lain, mendorong peningkatan PAD, mengoptimalisasi potensi yang ada dan menggali potensi baru serta menjajakki investasi yang diharapkan dapat menghasilkan PAD. Memperbaiki sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah berbasis IT, melakukan evaluasi dan pengawasan secara rutin dan berkesinambungan, serta memprioritaskan belanja daerah pada kegiatan-kegiatan yang mengacu kepada rencana strategis dan pengeluaran pembiayaan untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur. 

Dimana realisasi APBD 2022, yakni Pendapatan Daerah sebesar 1,7 Triliun lebih atau 91,87 persen dari target yang ditetapkan sebesar 1,9 Triliun lebih. Realisasi Belanja Daerah sebesar 1,7 triliun lebih atau sebesar 89,98 persen dari total anggaran sebesar Rp.1,9 Triliun lebih. 

Sedangkan realisasi pembiayaan daerah sebesar 41 Miliar lebih dari total anggaran sebesar 41 Miliar lebih. Dimana terjadi pelampauan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya dan penerimaan kembali atas pemberian pinjaman daerah.

Disamping itu, Sanjaya juga menyampaikan capaian kinerja yang telah diraih. Capaian positif tersebut berupa berbagai penghargaan dari pemerintah pusat maupun lembaga lainnya, seperti Peringkat Pemerintah Terbaik dalam pengelolaan DFDD (Dana Fisik dan Dana Desa), Piagam Penghargaan dan Apresiasi kepada Bupati atas terbentuknya Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental, Penghargaan Kabupaten Terbaik III atas pengelolaan Dana Desa, Penghargaan UHC, Penghargaan Opini WTP sebanyak 8 kali, 10 Besar Nasional predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022, serta Penghargaan Kabupaten dengan indeks ketahanan pangan terbaik.