Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi rencana Gubernur Bali I Wayan Koster mencabut visa on arrival bagi warga negara Rusia dan Ukraina yang ingin berkunjung ke Bali.

Semakin banyaknya pelanggaran dilakukan sejumlah wisatawan mancanegara (wisman), membuat Gubernur Bali mengusulkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia untuk mencabut visa on arrival (VoA) bagi turis Rusia dan Ukraina yang ingin berkunjung ke Bali.

Menanggapi rencana tersebut, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan harus dikaji terlebih dulu sebelum mengambil keputusan untuk mencabut VoA bagi turis Rusia dan Ukraina.

"Tentunya ini jadi masukan dan perilaku dan ulah dari segelintir orang. Di Januari saja ada 30 ribu turis masuk dari Rusia dengan berbagai jenis visa, jadi visa on arrival tidak hanya digunakan warga Rusia, tapi yang lain juga," jelas Sandiaga dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno, Senin, 13 Maret 2023.

"Jadi menurut saya, kita juga enggak bisa gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga. Kita tangani, pastikan bahwa mayoritas dari kunjungan wisatawan yang berkualitas, yang tidak membuat onar. Yang membuat onar jumlahnya tidak terlalu signifikan. Kita fokus saja pada mereka yang berbuat onar dan terus berulah. Ini yang harus kita tindak tegas," sambungnya.

Selain Menparekraf, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin juga ikut angkat bicara. Ia emosi saat mendengar ucapan Gubernur Koster yang meminta pencabutan layanan Visa on Arrival bagi warga Ukraina. Gubernur Bali meminta hal itu karena turis Rusia dan Ukraina dianggap paling banyak melanggar aturan selama di Bali.

Belakangan ini, wisatawan Rusia disorot warga lokal di Bali karena bekerja secara ilegal, sampai menjadi PSK. Mereka lantas diusir oleh pihak Imigrasi. Dubes Ukraina pun tidak terima jika warga negaranya dikaitkan dengan Rusia. Ia mengaku tersinggung pada ucapan Gubernur Bali I Wayan Koster yang mengaitkan warga Ukraina dengan Rusia di isu visa.

Ia pun menuntut agar Gubernur Bali mengklarifikasi dengan membuka data terkait berapa jumlah wisatawan Ukraina dan Rusia yang terlibat masalah hukum.

"Saya ingin melihat statistiknya untuk memastikan jumlah kejahatan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh warga Ukraina, sampai-sampai mereka dikeluarkan dari Visa on Arrival," ujar Vasyl Hamianin dalam konferensi pers virtual, Selasa (14/3/2023). 

Menurut Dubes Ukraina, ada sekitar 5.000 orang Ukraina di Bali. Jumlah itu ia sebut jauh lebih sedikit ketimbang komunitas Rusia yang mencapai 60 ribu orang di Bali. Mayoritas orang Ukraina yang berada di Indonesia ada di Bali. Di kota-kota lain hanya ada sedikit warga Ukraina, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Ambon.

Vasyl menegaskan agar kantor gubernur Bali membuka data kepada masyarakat luas terkait orang Ukraina yang bermasalah sehingga Visa on Arrival harus dicabut.

"Tolong berbaik hatilah untuk menyediakan statistinya. Mungkin tidak ke saya. Mungkin saya tidak memerlukannya. Publikasikan saja. Buktikan bahwa rakyat Ukraina melakukan kejahatan dalam skala yang cukup untuk dicekal dari Visa on Arrival. Saya ingin lihat statistiknya," ujar Dubes Ukraina.

Vasyl enggan membahas soal Rusia, tetapi ia menegaskan agar Ukraina jangan dimasukkan satu kategori dengan Rusia. Ia pun mengingatkan bahwa warga Rusia dan Ukraina berada di Bali dengan alasan berbeda. Warga Rusia ia sebut melarikan diri dari panggilan perang, sementara warga Ukraina ke Bali karena evakuasi dari invasi Rusia.

"Ketika pengeboman dan ledakan berhenti, mereka (warga Ukraina) akan segera pulang ke rumah. Sementara orang Rusia sebaliknya adalah orang-orang yang tidak ingin dimobilisasi untuk tentara Rusia. Mereka adalah laki-laki, mayoritas laki-laki muda, yang pergi ke berbagai tempat di dunia," ucap Dubes Ukraina. (sumber: liputan6.com)