Hamas menyatakan tak akan hadir dalam putaran baru perundingan gencatan senjata yang dijadwalkan berlangsung di Qatar hari ini (15/8).

Namun, Hamas bakal bertemu dengan para mediator usai perundingan untuk berkonsultasi. Milisi Palestina ini agak skeptis dengan perundingan ini seraya menuding Israel mengulur-ulur waktu.

"Melakukan negosiasi baru memungkinkan Israel untuk memberlakukan persyaratan baru dan menggunakan labirin negosiasi untuk melakukan lebih banyak pembantaian," kata pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri kepada Reuters, Kamis (18/5).

Ketidakhadiran Hamas dalam perundingan tidak menghilangkan peluang dicapainya gencatan senjata. Pasalnya, kepala negosiator Hamas, Khalil al-Hayya, ada di Doha dan memiliki saluran terbuka dengan Mesir dan Qatar yang menjadi mediator.

"Hamas berkomitmen pada proposal yang diajukan kepadanya pada tanggal 2 Juli, yang didasarkan pada resolusi Dewan Keamanan PBB dan pidato Biden dan gerakan tersebut siap untuk segera memulai diskusi mengenai mekanisme untuk mengimplementasikannya," imbuh Abu Zuhri.

Amerika Serikat berharap kesepakatan gencatan senjata masih mungkin terjadi. Washington memperingatkan kemajuan pembicaraan soal gencatan senjata sangat dibutuhkan untuk mencegah perang yang lebih luas.

"Israel akan mengirim tim negosiasi pada tanggal yang disepakati untuk menyelesaikan rincian pelaksanaan perjanjian kerangka kerja," kata Juru Bicara AS David Mencer.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengirim Kepala Mata-mata Israel (Mossad) David Barnea sebagai perwakilan untuk perundingan gencatan senjata di Gaza.

Selain David Barnea, delegasi Israel lainnya di perundingan Qatar antara lain Kepala Dinas Keamanan Shin Bet Ronen Bar, Perwira IDF Nitzan Alon dan penasihat Ophir Falk.

"Kepala Mossad, Kepala Shin Bet, Nitzan Alon dan Ophir Falk menjadi delegasi. Alon mengoordinasikan masalah yang terkait dengan sandera dan Falk adalah penasihat politik Netanyahu," kata Juru Bicara Netanyahu Omer Dostri kepada AFP, Rabu (14/8).

Rabu kemarin (14/8), Hamas bersama beberapa faksi milisi yang lebih kecil sempat menjabarkan tuntutan yang belum terselesaikan yang ingin dicapai dalam perjanjian gencatan senjata.

Mereka meminta negosiasi harus memeriksa mekanisme untuk menerapkan apa yang disepakati dalam kesepakatan kerangka kerja yang diajukan oleh para mediator.

Hal itu mencakup gencatan senjata yang komprehensif, penarikan penuh pasukan Israel dari Palestina, menghentikan pengepungan, membuka penyeberangan dan membangun kembali Gaza, serta mencapai kesepakatan serius mengenai sandera dan tahanan.

Dalam pernyataan tersebut, Hamas Cs juga menolak segala bentuk intervensi AS atau Israel dalam membentuk pemerintahan setelah perang di Gaza.

Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras akan mempertahankan kendali atas jalur perbatasan antara Gaza dan Mesir untuk menghentikan penyelundupan senjata. Padahal, Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi mengatakan mereka dapat memantau wilayah itu dari jarak jauh jika perlu.

Perpecahan juga masih terjadi terkait dengan izin bagi warga di Gaza untuk bepergian bebas antarwilayah setelah kesepakatan gencatan senjata. (sumber: cnnindonesia.com)