Kegiatan GP Ansor dan Pagar Nusa yang akan menggelar apel kesetiaan bertepatan dengan Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024 mendapat penolakan.

Penolakan itu dilakukan oleh sejumlah tokoh Puri yang adalah bangsawan Bali, khususnya mereka yang masih merupakan keluarga dari raja-raja Bali masa silam.

"Kami atas nama Penglingsir Pura di Bali menyampaikan, satu, kami sangat menolak kegiatan yang dihadiri ribuan orang dari Banser, GP Ansor, NU dari luar Bali, karena dapat memberikan dampak negatif bagi industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali," kata Penglingsir Puri Anyar Tabanan Ida Anak Agung Ngurah Agung Juli Artawan saat konferensi pers di Puri Putra Pemecutan Badung, Kota Denpasar, Jumat (23/8).

Para penglingsir itu adalah Penglingsir Puri Agung Pemecutan Badung, Ida Anak Agung Ngurah Putra Darmanuraga; Penglingsir Puri Agung Kerambitan, Ida Anak Agung Gde Puja Utama; Penglingsir Puri Anyar Tabanan, Ida Anak Agung Ngurah Agung Juli Artawan; Penglingsir Puri Ayar Kerambitan, Ida Anak Agung Ngurah Agung Erawan; dan Penglingsir Puri Singaraja, Ida Anak Agung Ngurah Ugrasena.

Juli Artawan menyampaikan keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang menggunakan atribut dan seragam seperti tentara akan menimbulkan ketidaknyamanan wisatawan. Selain itu keberadaan mereka berpotensi terjadinya gesekan dengan masyarakat lokal di Bali.

Menurutnya, mereka juga khawatir muncul provokator yang menimbulkan kericuhan Bali. Terlebih Nusa Dua, Badung, adalah kawasan pariwisata para turis asing.

"Dengan ini kami atas nama Penglingsir Puri Bali meminta dan memohon kepada bapak Kapolri untuk tidak memberikan izin dan membubarkan kegiatan apel yg dilaksanakan oleh Banser," ujarnya.

Sementara, Penglingsir Puri Singaraja, Buleleng, Ida Anak Agung Ngurah Ugrasena mengatakan pihaknya menolak kegiatan tersebut karena sudah mensinyalir bahwa kegiatan tersebut akan menimbulkan keresahan.

"Dan tentunya ini mengganggu aktivitas pariwisata khususnya di Nusa Dua. Untuk itu kami penglingsir ini menolak dan mengimbau kepada Bapak Kapolri, aparat kepolisian untuk mencabut izin dan tidak melaksanakan acara itu. Intinya kami menginginkan Bali itu aman," ujarnya.

Ugrasena menyebut kegiatan tersebut bisa menimbulkan gesekan antara ormas dan masyarakat lokal.

"Alasannya ini bisa menimbulkan gesekan (nanti) ada provokator, ini mencegah. Kalau menurut kami mengimbau kepada aparat dari zamannya Pak Golose (Kapolda Bali sebelumnya) itu sudah lama kita menolak ada ormas-ormas. Nah sekarang ada ormas-ormas dari luar Bali datang ke Bali, ini kami tolak juga," ujarnya.

Pihaknya dengan tegas mengatakan tidak ada kaitannya dengan Muktamar PKB di Bali.

"Kami nggak ada kaitannya dengan itu (Muktamar PKB) kita bilang ini secara umum," ujarnya.

Sebelumnya, Banser dan Pagar Nusa akan menggelar Apel Kesetiaan di Bali, pada tanggal 24-25 Agustus 2024. Apel yang diikuti sekitar 15.000 orang ini melibatkan kader Ansor-Banser dan Pagar Nusa wilayah Bali dan Jawa Timur.

"Apel kesetiaan ini tidak ada sangkut pautnya dengan agenda politik praktis mana pun, termasuk PKB. Panggilan kepada dua badan otonom NU ini dirasa perlu dan perlu dilakukan karena tahun 2024 adalah tahun yang sangat penting bagi generasi muda terlibat dalam membangun pondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045," kata Ketua GP Ansor Addin Jauharudin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/8). (sumber: cnnindonesia.com)