Politisi dan advokat Gede Pasek Suardika (GPS) memberikan tanggapan isu politik terkait wacana pembangunan Bandara Bali Utara dalam ajang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali. 

Dalam kompetisi ini, kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) ini muncul dua poros besar, di mana pasangan calon Mulia-PAS yang menjanjikan pembangunan bandara, sejalan dengan visi Presiden Prabowo, dan kubu Koster Giri yang menolak proyek ini, dengan tegas menyatakan bahwa pembangunan bandara seharusnya tidak dijadikan komoditas politik.

Namun, di tengah ketegangan tersebut, ada tanda-tanda keraguan dari anggota tim sukses Koster Giri mengenai penolakan terhadap program Bandara Bali Utara. Meskipun sebelumnya mereka menolak dengan keras rencana yang diusulkan oleh Mulia-PAS, kini pernyataan tersebut mulai dipertanyakan.

Menurut Gede Pasek, isu pembangunan bandara sebenarnya adalah hal yang wajar dan penting. "Membangun bandara adalah langkah untuk mempermudah akses transportasi udara, bukan hal yang luar biasa," ujarnya dalam unggahan di media sosialnya. 

Ia juga mencatat bahwa mantan Gubernur Koster sebelumnya optimistis bandara ini bisa selesai pada awal 2024, namun janji tersebut meleset, menimbulkan pertanyaan tentang faktor penyebabnya, apakah teknis atau non-teknis.

Ia menambahkan bahwa kegagalan pembangunan Bandara Bali Utara di periode sebelumnya disebabkan oleh intervensi kekuasaan pusat, yakni Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mengakibatkan proyek ini dicabut dari Program Strategis Nasional (PSN). Kini, dengan janji Presiden Prabowo untuk membangun bandara tersebut, harapan kembali muncul.

Gede Pasek menjelaskan bahwa keberadaan bandara bukan hanya sekadar masalah untung atau rugi, tetapi berhubungan dengan perputaran ekonomi yang lebih besar. 

"Infrastruktur yang baik sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," tegasnya.

Ia juga memberikan contoh dari berbagai provinsi di Indonesia yang memiliki lebih dari satu bandara, seperti Sulawesi Tenggara dengan tiga bandara dan DKI Banten yang juga memiliki tiga bandara. 

"Mereka nambah bandara tidak perlu menunggu ada kemacetan, krodit dan lainnya. Membangun untuk pemerataan dan memudahkan pelayanan public transportation lewat udara. Ada yang kurang berhasil saat ini yaitu Kertajati dan Sumenep. Penyebabnya berbeda dengan tantangan yang dihadapi Bali," tambahnya.

Gede Pasek berpendapat bahwa Bandara Bali Utara dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi di wilayah Bangli, Karangasem, Pupuan, Tabanan, Jembrana, dan Buleleng. Ia menilai argumen yang menolak pembangunan bandara dengan alasan jarak dari Nusa Dua ke Buleleng adalah logika yang tidak tepat. 

"Membangun bandara adalah kebutuhan masyarakat untuk kepentingan ekonomi. Yang terpenting adalah apakah pemimpin kita serius dalam merealisasikan proyek ini," pungkasnya. 

"Jadi membangun bandara ya biasa saja. Tidak heboh seperti narasi penolakan yang berusaha menganggap bandara itu sesuatu yang tidak mungkin. Bandara itu adalah kebutuhan masyarakat untuk kepentingan ekonomi," tandasnya. 

"Masalahnya adalah apakah pemimpinnya serius atau tidak. Bukan urusan yang lainnya. Jadi membangun bandara itu biasa saja. Niat baik, serius dan satu jalur dengan keinginan pusat," pungkasnya.